Kompas.com - 15/03/2016, 08:47 WIB
|
EditorSabrina Asril
JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akhirnya menjatuhkan vonis 7 tahun penjara dan meminta uang pengganti sebesar Rp 17 miliar kepada Direktur PT Sarimas Ahmadi Pratama, Dasep Ahmadi.

Dalam sidang yang digelar Senin (14/3/2016), Dasep dinilai terbukti memperkaya diri sendiri dan menyebabkan kerugian negara lebih dari Rp 28 miliar.

Dasep Ahmadi bukanlah seorang figur publik. Dasep hanyalah seorang wirausaha yang mencoba memproduksi mobil buatan dalam negeri, sebuah mobil listrik. Proyek ini diharapkan membangkitkan kembali proyek mobil nasional yang telah lama mati suri.

Salah satu hasil karya Dasep yang pernah dikenalkan ke publik adalah Evina. Evina singkatan dari Electric Vehicle Indonesia, merupakan produk hasil ciptaan PT SAP di bawah komando Dasep.

(Baca: Pencipta Mobil Listrik Divonis 7 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Rp 17 Miliar)

Mobil listrik ini berukuran kompak, bermuatan lima orang. Dibekali motor listrik 20 kWh dengan asupan tenaga dari baterai lithium-ion yang diimpor langsung dari Amerika Serikat.

Sekali isi ulang, kemampuan jelajahnya bisa mencapai 130 km dengan waktu pengisian ulang baterai, 4-5 jam. Meski demikian, saat ini seluruh impiannya untuk menciptakan mobil listrik tampaknya tak lagi memiliki harapan.

Bukannya tampil memamerkan hasil karyanya, Dasep malah akan menjalani hari-hari kehidupannya di balik jeruji besi.

Berawal dari pesanan BUMN

Kasus mobil listrik yang menjerat Dasep berawal dari permintaan Kementerian BUMN kepada perusahaan BUMN untuk menjadi sponsor pengadaan 16 mobil listrik pada April 2013.

Mobil ini diadakan untuk mendukung kegiatan operasional Konferensi Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC) di Bali pada Oktober 2013.

Tiga BUMN yang berpartisipasi yaitu PT BRI (Persero) Tbk, PT PGN, dan PT Pertamina (Persero). Mereka mengucurkan dana lebih kurang Rp 32 miliar untuk pengadaan mobil listrik melalui PT Sarimas Ahmadi Pratama.

Namun, mobil listrik yang dipesan kemudian tidak dapat digunakan, karena tidak sesuai dengan perjanjian.

Selanjutnya: Tak laik jalan

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: Pemerintah Tarik Kebijakan Pelonggaran Penggunaan Masker di Luar Ruangan

Wapres: Pemerintah Tarik Kebijakan Pelonggaran Penggunaan Masker di Luar Ruangan

Nasional
Elite PDI-P Sebut Menpan-RB Tjahjo Kumolo Meninggal di RS Abdi Waluyo

Elite PDI-P Sebut Menpan-RB Tjahjo Kumolo Meninggal di RS Abdi Waluyo

Nasional
BREAKING NEWS: Menpan-RB Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia

BREAKING NEWS: Menpan-RB Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia

Nasional
Polri Janji Transparan Sampaikan Hasil Sidang KKEP Peninjauan Kembali Brotoseno

Polri Janji Transparan Sampaikan Hasil Sidang KKEP Peninjauan Kembali Brotoseno

Nasional
Kunjungi Rusia dan Ukraina di Tengah Perang, Nasdem Anggap Nyali Jokowi Patut Dicontoh

Kunjungi Rusia dan Ukraina di Tengah Perang, Nasdem Anggap Nyali Jokowi Patut Dicontoh

Nasional
Litbang Kompas: Aktivitas Medsos Tak Berdampak Langsung pada Elektabilitas Capres

Litbang Kompas: Aktivitas Medsos Tak Berdampak Langsung pada Elektabilitas Capres

Nasional
Profil Cerah Bangun, Pejabat Bea Cukai yang Kini Jadi Hakim Agung

Profil Cerah Bangun, Pejabat Bea Cukai yang Kini Jadi Hakim Agung

Nasional
KPK: Lili Pintauli Belum Mengundurkan Diri

KPK: Lili Pintauli Belum Mengundurkan Diri

Nasional
Serahkan Bansos dan Santunan di Lombok, Wapres: Ibu Terima dengan Ikhlas Ya

Serahkan Bansos dan Santunan di Lombok, Wapres: Ibu Terima dengan Ikhlas Ya

Nasional
Kontras Duga Polri Lebih Cepat Tangani Kasus Fatia dan Haris Azhar Dibandingkan Kekerasan Aparat

Kontras Duga Polri Lebih Cepat Tangani Kasus Fatia dan Haris Azhar Dibandingkan Kekerasan Aparat

Nasional
Berkas Perkara Lengkap, Doni Salmanan Segera Disidang Terkait Kasus Quotex

Berkas Perkara Lengkap, Doni Salmanan Segera Disidang Terkait Kasus Quotex

Nasional
Catatan Kontras di Hari Bhayangkara ke-76: 'Kultur' Kekerasan Polri hingga Fenomena Tak Viral Tak Optimal

Catatan Kontras di Hari Bhayangkara ke-76: "Kultur" Kekerasan Polri hingga Fenomena Tak Viral Tak Optimal

Nasional
Sepakat Koalisi dengan PKB, Gerindra: Kami Merasa Dapat Kawan...

Sepakat Koalisi dengan PKB, Gerindra: Kami Merasa Dapat Kawan...

Nasional
Profil Arizon Mega Jaya, Hakim Ad Hoc Tipikor MA yang Tak Setuju Pemiskinan Koruptor

Profil Arizon Mega Jaya, Hakim Ad Hoc Tipikor MA yang Tak Setuju Pemiskinan Koruptor

Nasional
PKB Ungkap Nama Koalisi dengan Gerindra: Silaturahmi Indonesia Raya

PKB Ungkap Nama Koalisi dengan Gerindra: Silaturahmi Indonesia Raya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.