Wawancara Asvi Warman Adam: Supersemar Mungkin Blunder Bung Karno

Kompas.com - 12/03/2016, 08:17 WIB
Peneliti sejarah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam, saat menghadiri sebuah diskusi mengenai Supersemar di Bentara Budaya Jakarta, Kamis (10/3/2016). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOPeneliti sejarah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam, saat menghadiri sebuah diskusi mengenai Supersemar di Bentara Budaya Jakarta, Kamis (10/3/2016).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik mengenai Surat Perintah 11 Maret 1966 tidak hanya berkutat pada misteri keberadaan surat itu secara fisik. Interpretasi mengenai isi pun menjadi perdebatan.

Keraguan mengenai keberadaan Supersemar bisa dianggap redup setelah Soekarno menyinggung mengenai surat itu dalam pidato kenegaraan pada 17 Agustus 1966.

Namun, polemik mengenai isi tetap bergulir hingga sekarang. Dalam pidato berjudul "Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah", Soekarno membantah memberikan transfer kekuasaan.

Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Asvi Warman Adam menyatakan bahwa ada penafsiran yang berbeda oleh Pangdam V Jaya saat itu, Brigjen Amirmachmud, yang tetap dilakukan atasannya, Menteri Panglima Angkatan Darat Letjen Soeharto.

Kepada wartawan Kompas.com, Kristian Erdianto, Asvi juga menceritakan mengenai sejumlah versi yang beredar saat proses pembuatan Supersemar di Istana Bogor.

Asvi menjelaskan mengenai rumor adanya penodongan oleh jenderal keempat yang hadir di Istana Bogor, yaitu Mayjen Maraden Panggabean.

Berikut keterangan Asvi yang kami sajikan dalam dua tulisan wawancara khusus. Petikan ini merupakan bagian kedua:

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Seperti apa proses keluarnya Supersemar, apa keterlibatan Mayjen Basuki Rachmat, Brigjen M Jusuf, dan Brigjen Amirmachmud yang menemui Soekarno di Istana Bogor?

Mereka bertiga pergi ke Bogor, rapat di Istana dipimpin sementara oleh Leimena. Dalam sejarah diceritakan bahwa ketiga Jendral ini memutuskan untuk menemani Soekarno yang kesepian di Istana Bogor.

Sebelumnya, mereka datang ke rumah Soeharto untuk meminta izin. Kemudian dari rumah Soeharto, mereka berangkat ke Bogor dan menyampaikan bagaimana kalau Soeharto diberi perintah untuk melakukan pengamanan Presiden dan lainnya.

Kemudian Soekarno menyetujui usul ketiga jenderal tadi?

Itu kan diperdebatkan bagaimana bentuknya. Apakah itu melalui surat atau tidak. Apakah itu lisan? Lisan itu adalah usul Soebandrio. Kemudian Amirmachmud marah dan mendelik matanya pada Soebandrio karena mereka membutuhkan surat, bukan perintah lisan.

Nah kemudian surat itu ada yang diketik pertama dan kemudian dicorat-coret menteri-menteri itu juga, kemudian diketik yang terakhir. Menurut Atmadji (Atmadji Sumarkidjo, penulis buku biografi M Jusuf), Jusuf itu punya ketiga-tiganya. Punya ketikan yang pertama, setelah dicorat-coret, dan tembusan aslinya.

Tapi saya bertanya juga, siapa yang menyimpan? Mungkin istrinya, Eli Sailan. Tapi sekarang Eli Sailan, istri M Jusuf, kan juga sudah meninggal, dan surat itu tidak ditemukan.

Surat itu baru diketik saat tiga jendral ke Bogor untuk menemui Soekarno?

Iya. Mereka datang, baru suratnya diketik oleh Sabur atas perintah Soekarno.

Seperti apa isinya?

Surat perintah untuk pengamanan Presiden. Itu yang pertama baru yang lain-lain, dan semua itu harus melapor pada Presiden. Lalu mereka membawa surat itu. Kemudian Amirmachmud mengatakan, ia membaca, "Loh kalau ini artinya sudah pengalihan kekuasaan".

Tafsirannya seperti itu, lalu diserahkan ke Soeharto. Lalu kata Soeharto, suratnya dibutuhkan oleh Soedharmono dengan stafnya waktu itu Moerdiono, yang waktu itu sedang mempersiapkan konsep untuk pembubaran PKI. Mereka sudah diminta untuk pembubaran PKI, ketika surat itu datang. Mereka punya alasan kuat untuk itu.

Pembubaran PKI tidak ada dalam Supersemar?

Tidak ada di surat itu. Artinya, tafsiran pembubaran PKI ada dari pihak Soeharto dari kalimat melakukan hal yang dianggap perlu untuk mengamankan situasi. Jadi apapun. Itu yang dijadikan dasar untuk pembubaran PKI. Jadi sangat sakti surat itu.

Dan ketika kemudian Soekarno tahu PKI dibubarkan, ia memanggil Soeharto dan marah. Ia minta surat itu untuk dicabut. Tapi Soeharto menolak. Jadi artinya Soekarno melihat kekeliruan di situ, tapi Soeharto tetap melanjutkan yang dilakukannya.

Supersemar itu sendiri bukan pengalihan kekuasaan, tapi hanya untuk memberikan mandat?

Mandat untuk pengamanan masyarakat dan ia dan keluarganya. Tapi kemudian ditafsirkan pengalihan kekuasaan oleh Amirmachmud, dan itu dilaksanakan Soeharto.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Bendungan Tugu dan Bendungan Gongseng di Jawa Timur

Jokowi Resmikan Bendungan Tugu dan Bendungan Gongseng di Jawa Timur

Nasional
Kemendagri Data WNI di 3 Wilayah AS

Kemendagri Data WNI di 3 Wilayah AS

Nasional
Ini Skenario Penyelenggaraan Umrah yang Disiapkan Kementerian Agama

Ini Skenario Penyelenggaraan Umrah yang Disiapkan Kementerian Agama

Nasional
TNI Pastikan Memproses Hukum Prajurit Militer Terlibat Kericuhan di Mimika, Ambon, Batam

TNI Pastikan Memproses Hukum Prajurit Militer Terlibat Kericuhan di Mimika, Ambon, Batam

Nasional
Tanggapi Jaksa Agung, Komnas HAM: Penetapan Pelaku Pelanggaran HAM Berat Kewenangan Penyidik

Tanggapi Jaksa Agung, Komnas HAM: Penetapan Pelaku Pelanggaran HAM Berat Kewenangan Penyidik

Nasional
Periksa Catatan Keuangan, KPK Dalami Aliran Uang ke Bupati Nonaktif Kuansing Andi Putra

Periksa Catatan Keuangan, KPK Dalami Aliran Uang ke Bupati Nonaktif Kuansing Andi Putra

Nasional
Menko PMK: Indonesia Harus Lebih Siap Hadapi Varian Covid-19 Omicron

Menko PMK: Indonesia Harus Lebih Siap Hadapi Varian Covid-19 Omicron

Nasional
Penanganan Covid-19 Lebih Banyak Gotong Royong Masyarakat, Menko PMK: Peran Negara Hanya 20 Persen

Penanganan Covid-19 Lebih Banyak Gotong Royong Masyarakat, Menko PMK: Peran Negara Hanya 20 Persen

Nasional
Ketua Komisi VIII: Jemaah Umrah Duta Bangsa, Pilih yang Benar-benar Siap Berangkat

Ketua Komisi VIII: Jemaah Umrah Duta Bangsa, Pilih yang Benar-benar Siap Berangkat

Nasional
Jaksa Agung Instruksikan Jajaran Bentuk Tim Khusus Berantas Mafia Tanah dan Pelabuhan

Jaksa Agung Instruksikan Jajaran Bentuk Tim Khusus Berantas Mafia Tanah dan Pelabuhan

Nasional
Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Bioskop Boleh Buka dengan Ketentuan Khusus

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Bioskop Boleh Buka dengan Ketentuan Khusus

Nasional
Tak Lagi Diatur di Inmendagri, Ini Aturan Perjalanan Naik Kereta-Pesawat Selama PPKM

Tak Lagi Diatur di Inmendagri, Ini Aturan Perjalanan Naik Kereta-Pesawat Selama PPKM

Nasional
Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-pikir

Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-pikir

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Bagaimana Aturan Masuk Tempat Wisata?

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Bagaimana Aturan Masuk Tempat Wisata?

Nasional
Kasus Penanganan Perkara di KPK, Azis Syamsuddin Segera Disidang

Kasus Penanganan Perkara di KPK, Azis Syamsuddin Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.