Soal Kegaduhan di Internal Kabinet, Jokowi Diminta Belajar dari SBY

SEMARANG, KOMPAS.com — Pengamat politik dari UIN Syarief Hidayatullah, Pangi Syarwi Chaniago, mengatakan, Presiden Joko Widodo harus bersikap lebih tegas terhadap para menteri.

Kegaduhan yang selama ini terjadi harus diminimalkan untuk menunjukkan bahwa kinerja pemerintahan berjalan kondusif.

"Kegaduhan yang terjadi saat ini menunjukkan Jokowi, seperti halnya disampaikan oleh Amien Rais dulu, kurang memiliki strong leadership," kata Pangi saat dihubungi, Rabu (2/3/2016).

Pangi melihat, kegaduhan di internal Kabinet Kerja menujukkan bahwa adanya bipolarisasi kekuatan yang sama-sama memiliki kepentingan. (Baca: Sudirman Said dan Rizal Ramli Saling Sindir, Wapres Tertawa)

Namun, kekuatan-kekuatan itu enggan berdebat secara langsung sehingga menggunakan tangan-tangan lain yang berada di kabinet.

"Itu yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Menteri kan bertanggung jawab kepada Presiden. Seharunya, take it for granted ke Presiden," kata dia.

Pangi meminta agar Jokowi belajar dari mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, dalam mengatur kinerja kabinetnya. Meski terjadi riak di internal, hal itu tidak pernah sampai ke luar, ke ranah publik.

"Semuanya selesai di rapat kabinet. Jadi, menteri itu betul-betul manut kepada bosnya," ujarnya.

Presiden Jokowi berulang kali meminta menteri-menterinya tidak menunjukkan perbedaan pendapat di ruang publik. Hal ini untuk menghindari kegaduhan.

(Baca: Gaduh Para Menteri dan Tak "Mempannya" Instruksi Jokowi...)

Kegaduhan di internal kabinet dikhawatirkan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan dikhawatirkan berdampak negatif untuk iklim investasi nasional.

Pada sejumlah kesempatan, Jokowi selalu menekankan pentingnya soliditas kabinet. Pelaksanaan program akan cepat terealisasi jika para menteri saling mendukung.

Kenyataannya, instruksi Presiden itu belum dilaksanakan penuh oleh menteri-menterinya. Masih ada saja pembantu Presiden yang saling kritik, saling sindir di ruang publik.

Catatan Kompas menunjukkan, setidaknya ada sejumlah silang pendapat di kabinet.

1. Proyek pembangkit listrik 35.000 MW
Beda pendapat antara Menteri ESDM Sudirman Said dan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli.

Rizal menganggap proyek tersebut tidak realistis. Rizal juga menyebut perubahan target dari 35.000 MW menjadi 16.000 MW.

Sebaliknya, Sudirman tetap optimistis bahwa proyek tersebut bisa diwujudkan.

2. Perpanjangan kontrak Freeport

Beda pendapat antara Sudirman Said dan Rizal Ramli. Sudirman menyebut pemerintah sudah merestui perpanjangan kontrak Freeport.

Sementara itu, Rizal mengatakan, perpanjangan kontrak Freeport belum dibahas.

3. Impor beras

Beda pendapat terjadi antara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong.

Andi mengatakan, selama setahun kepemimpinannya di bidang pertanian, Indonesia tidak lagi mengimpor beras.

Namun, Thomas mengatakan, pemerintah masih melakukan proses negosiasi terkait rencana impor beras dari Vietnam dan Thailand.

4. Kereta cepat

Beda pendapat antara Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Rini mendorong percepatan proyek. Namun, Jonan berusaha menjaga agar tidak ada hal yang dilanggar terkait perizinan yang belum jelas dari proyek ini.

5. Blok Masela

Beda pendapat antara Sudirman dan Rizal. Sudirman mendukung kilang gas Masela terapung di laut.

Sementara itu, Rizal menginginkan pembangunan kilang gas di darat karena lebih murah dan memberi dampak ekonomi besar bagi masyarakat Maluku.

6. Garuda Indonesia

Polemik terjadi antara Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung terkait pernyataan Marwan yang meminta direksi Garuda Indonesia diganti karena dinilai mengecewakan.

Pramono kemudian menyindir lewat media sosial bahwa masih ada pejabat yang minta dilayani berlebihan.