Golkar di Antara Konflik, Kursi Kekuasaan, dan Politik Uang

Jika kasasi MA ini keluar, tentu bisa menimbulkan masalah baru. Kesepakatan yang telah dibuat bisa mentah lagi. Andai kubu Munas Bali dimenangkan kembali, maka Munas pada April nanti dipegang kubu Munas Bali. Ini agak runyam. Jika Munas Bali hidup kembali, bagaimana posisi Munas Riau? 

Agak runyam ya jika persoalan politik diselesaikan dengan jalur hukum. Begitulah watak partai politik di Indonesia. Kalau beda pendapat, terus berkonflik, lalu berlanjut ke proses hukum gugat-menggugat. Berpolitik memang membutuhkan kemampuan lobi luar biasa atau kemampuan saling mempengaruhi.

Politik Uang 
Lupakan dulu ganjalan proses hukum itu. Persiapan Munas mungkin lebih menarik, terutama terkait siapa yang bakal memimpin partai berlambang beringin tersebut. Ada sejumlah nama yang sudah digadang-gadangkan untuk bertarung di arena Munas nanti.

Ada  Airlangga Hartarto, Setya Novanto, Syahrul Yasin Limpo, Idrus Marham, Ade Komarudin, Aziz Syamsuddin, dan nama-nama lain bakal menyusul. 

Rata-rata mereka atau tim suksesnya sudah "bergerilya" ke daerah-daerah, bertemu dewan pengurus daerah (DPD). Biasanya setiap pencalonan untuk merebut pimpinan partai, selalu saja dibayangi politik uang.

Jika ditanya semua kandidat akan menolak politik uang, tetapi pada kenyataannya sulit menolak. Lalu dibungkuslah dengan dalih "uang transpor atau uang penginapan". Padahal sama-sama uangnya. Jurus tipu-tipu saja. 

Kekuatan uang, gizi politik, atau logistik sekarang menjadi faktor penting. Tanpa gizi politik, barangkali kursi nomor satu di partai tidak dapat direbut. Naiknya Jusuf Kalla pada tahun 2004 dan Aburizal Bakrie pada 2009 mustahil juga jika tidak didukung dengan kekuatan uang. Menjelang Munas sekarang saja, sudah terdengar nyaring kekuatan uang bermain.

Fungsionaris Golkar Nurdin Halid berkoar-koar bahwa ada kandidat yang memberi DPD senilai 10.000 dollar Singapura. 

Di panggung politik, main uang mungkin sudah lumrah. Tetapi kalau mau mencari bukti tentu tidak mudah. Hanya saja, kasus-kasus yang melibatkan politisi terseret ke meja hijau, semuanya terkait uang. Jadi di hilirnya bisa terlihat jelas. Namun, di bagian hulu bagaimana terjadinya politik uang, bukan masalah gampang membuktikannya.

Berapa politisi sih yang mau mengungkap ke publik jika bicara politik uang? Dalam kasus seperti ini, jadi  teringat politisi PDI-P yang anggota DPR Agus Condro dengan kasus suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Miranda Goeltom, sekitar lima tahun lalu.

Agus Condro yang menjadi wishtleblower itu dihukum satu tahun tiga bulan. Tanpa pengakuan Agus Condro mungkin kasus itu pun tak pernah terungkap. Jadi politik uang seperti -- maaf -- kentut, baunya menyengat tetap sulit dibuktikan. 

Begitulah uang menjadi daya tarik luar biasa untuk merebut kursi kekuasaan. Di negeri kita ini, dikenal istilah "serangan fajar", sebuah ungkapan bagi-bagi uang beberapa saat sebelum pemilihan dilakukan. Apakah Munas Golkar nanti tidak ada politik uang karena rata-rata kader Golkar berteriak menolak politik uang? 

Meskipun kita berharap baik (khusnuzon) tetapi siapa yang dapat menjamin uang tidak bermain di arena Munas. Tampaknya para politisi tidak mudah keluar dari lingkaran setan politik uang, jika tidak ada komitmen dan integritas yang kuat. Dalam perjalanan politik di negeri ini, karut-marut partai dan politisinya sudah keterlaluan.

Rasanya rakyat sudah lelah melihat para politisinya selalu bertikai dan korup. Rakyat sudah menyadari bahwa para politisi lebih mengurus diri pribadi, kroni, golongan, dan partai sendiri.  Dan, Golkar yang paling tua dapat menebus "dosa masa lalu" dengan memperbaiki diri, introspeksi, bekerja lebih jujur, transparan, dan akuntabel pada masyarakat dan negara ini sebagai partai modern.

Bintaro, 29 Februari 2016