Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bripka Petrus Mutilasi Dua Anaknya, Institusi Polri Juga Bertanggung Jawab

Kompas.com - 26/02/2016, 18:22 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel mengatakan, secara institusional, Polri bertanggung jawab atas salah satu anggotanya yang membunuh dan memutilasi dua anaknya sendiri.

"Ini bukan hanya masalah si personel semata. Pertanggungjawaban institusional juga harus ditunjukan," ujar Reza di Jakarta, Jumat (26/2/2016).

Sebab, lanjut Reza, Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti sudah menyebut bahwa pelaku mengalami gangguan kejiwaan sejak beberapa tahun. Jika demikian, maka menjadi pertanyaan mengapa Polri abai terhadap informasi itu.

(Baca: Polisi Pelaku Mutilasi Anaknya Sering Marah-marah)

"Apalagi, polisi adalah kelompok dengan risiko yang tinggi mengalami gangguan mental. Bagaimana tanda-tanda itu terabaikan?" ujar dia.

Bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan, menurut Reza, yakni membenahi sistem pengawasan kualitas polisi. Bukan cuma di pusat saja, melainkan di seluruh Indonesia.

(Baca: Kata Kapolri, Polisi yang Mutilasi Anaknya Alami Gangguan Jiwa)

"Unit SDM harus cek secara menyeluruh dan berkala. Sementara Propam cek kepedulian atasannya kepada bawahan," ujar Reza.

Brigadir Petrus Bakus diketahui membunuh dan memutilasi anaknya dengan menggunakan parang, Fbn (4) dan Amr (3) pada Jumat (26/2/2015) dini hari. Dia pun mengakui perbuatannya kepada sang istri.

(Baca: Polisi Pelaku Mutilasi 2 Anaknya: Mereka Baik, Mereka Pasrah)

Peristiwa ini terungkap setelah sang istri mengadu ke tetangga yang juga anggota polisi. Ketika tetangga itu mendatangi rumah itu, pelaku keluar dari rumah dan duduk di teras rumah.

Kepada tetangganya, pelaku mengatakan, "sudah saya bersihkan, Bang. Saya menyerahkan diri."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com