Kompas.com - 25/02/2016, 15:16 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul meyakini, Presiden Joko Widodo sebenarnya menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Presiden, kata dia, ingin agar pembahasan revisi yang mendapatkan penolakan publik itu dibatalkan. Namun, Presiden Jokowi juga harus berkompromi dengan partai politik pendukungnya yang menginginkan adanya revisi.

"Pak Jokowi dalam hati yang paling dalam itu dia menolak. Ini kan karena partai pendukungnya saja," kata Ruhut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/2/2016).

Dari sepuluh fraksi di DPR, tujuh diantaranya yang merupakan parpol pendukung pemerintah menyetujui revisi UU KPK. Mereka, yakni PDI-P, Nasdem, PKB, Hanura, PPP, PAN dan Partai Golkar.

(baca: Zulkifli Minta Semua Pihak Hormati Keputusan Penundaan Revisi UU KPK)

Adapun Demokrat sebagai penyeimbang dan Gerindra serta PKS sebagai oposisi menolak revisi UU KPK.

Jadi, kata Ruhut, wajar apabila Presiden mencari jalan tengah dengan memutuskan untuk menunda revisi itu dengan alasan dibutuhkan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat.

(baca: Niat Presiden-DPR Tak Berubah, Demokrat Bakal Terus Tolak Revisi UU KPK)

"Tapi saya yakin kalau orang Jawa, menunda itu sama dengan menolak," ucap Ruhut yang juga tim sukses Jokowi-JK saat Pilpres 2014 lalu.

Keputusan untuk menunda pembahasan revisi UU KPK diambil dalam rapat konsultasi antara Presiden dan Pimpinan DPR di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/2/2016).

(baca: Gerindra Ingin Revisi UU KPK Dicabut dari Prolegnas, Bukan Ditunda)

Tak ditentukan lama waktu penundaan untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat. Meski ditunda, tetapi disepakati revisi UU KPK nantinya akan tetap fokus pada empat poin pembahasan.

Empat poin tersebut, yakni pembatasan kewenangan penyadapan, pembentukan dewan pengawas, kewenangan KPK menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), serta kewenangan rekrutmen penyelidik dan penyidik.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Novel Baswedan Mengaku Pernah Diminta Firli Tak Telalu Menyerang Saat Usut Edhy Prabowo

Novel Baswedan Mengaku Pernah Diminta Firli Tak Telalu Menyerang Saat Usut Edhy Prabowo

Nasional
Eks Dubes RI Nilai Lawatan Jokowi ke Rusia Bisa Lepas Blokade Ekonomi

Eks Dubes RI Nilai Lawatan Jokowi ke Rusia Bisa Lepas Blokade Ekonomi

Nasional
Kini Masker Harus Dipakai Lagi di Ruang Terbuka

Kini Masker Harus Dipakai Lagi di Ruang Terbuka

Nasional
Seluruh Jemaah Haji Reguler Indonesia Sudah Tiba di Tanah Suci

Seluruh Jemaah Haji Reguler Indonesia Sudah Tiba di Tanah Suci

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P soal Deklarasi Capres 2024 | Ucapan Selamat Jokowi ke Apriyani/Fadia

[POPULER NASIONAL] PDI-P soal Deklarasi Capres 2024 | Ucapan Selamat Jokowi ke Apriyani/Fadia

Nasional
Memilih Damai Menolak Perang

Memilih Damai Menolak Perang

Nasional
Pemerintah Siapkan 28 Jenis Pelatihan untuk Warga Lokal di IKN

Pemerintah Siapkan 28 Jenis Pelatihan untuk Warga Lokal di IKN

Nasional
Epidemiolog Ingatkan Kombinasi Vaksinasi dan Masker Efektif Cegah Covid-19

Epidemiolog Ingatkan Kombinasi Vaksinasi dan Masker Efektif Cegah Covid-19

Nasional
Kans Indonesia Mediasi Konflik Rusia-Ukraina Dinilai Masih Terbuka

Kans Indonesia Mediasi Konflik Rusia-Ukraina Dinilai Masih Terbuka

Nasional
Beda Jabatan Administrasi dan Fungsional

Beda Jabatan Administrasi dan Fungsional

Nasional
3 Satgas Perlindungan Jemaah Disiapkan Jelang Puncak Ibadah Haji

3 Satgas Perlindungan Jemaah Disiapkan Jelang Puncak Ibadah Haji

Nasional
Terhalang Kondisi Fisik, 240 Jemaah Haji Indonesia Bakal Safari Wukuf

Terhalang Kondisi Fisik, 240 Jemaah Haji Indonesia Bakal Safari Wukuf

Nasional
Soal Ganja untuk Medis, Anggota Komisi III: Kita Tak Boleh Konservatif Rumuskan Kebijakan Narkotika

Soal Ganja untuk Medis, Anggota Komisi III: Kita Tak Boleh Konservatif Rumuskan Kebijakan Narkotika

Nasional
Menakar Peluang 3 Provinsi Baru Papua Gelar Pemilu 2024 di Waktu yang Kian Mepet

Menakar Peluang 3 Provinsi Baru Papua Gelar Pemilu 2024 di Waktu yang Kian Mepet

Nasional
Jokowi: Dari Tanah Air, Saya Sampaikan Selamat kepada Apriyani/Fadia di Ajang Malaysia Open 2022

Jokowi: Dari Tanah Air, Saya Sampaikan Selamat kepada Apriyani/Fadia di Ajang Malaysia Open 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.