Posisi Tawar Rakyat dan Oligarki

Padahal, misi dan program tersebut yang seharusnya mereka deliberasikan kepada para pemilih untuk digugat, dikritisi, dikoreksi, dan diperbarui lewat ajang kampanye tatap muka dan diskusi dalam pilkada. Kampanye Pilkada 2015 isinya lebih banyak sosialisasi bukan deliberasi.

Dalam kerangka berpikir tersebut, prosedur yang sangat krusial dan harus diperbarui adalah penetapan syarat keikutsertaan kandidat dalam pilkada.

Selain calon yang diajukan oleh partai politik, pemilu juga harus terbuka bagi pencalonan kandidat independen.

Kandidat independen harus dapat mencalonkan diri dengan syarat-syarat yang lebih lunak dibandingkan melalui partai. Hal ini untuk memunculkan figur alternatif, di luar dari lingkaran oligarki partai.

Pelibatan pemilih

Sistem pemilihan sangat menentukan pemimpin yang dihasilkan. Dalam sistem pemilihan langsung di pilkada Indonesia, sumber daya keuangan dan jaringan memiliki pengaruh dalam menentukan terpilih-tidaknya seorang calon.

Kandidat dengan keuangan dan jaringan yang kuat memiliki kemungkinan lebih baik untuk terpilih. Itu sebabnya, banyak calon perempuan yang kalah karena keterbatasan dalam hal sumber daya dibandingkan calon laki-laki.

Itu juga sebabnya orang dari lingkup kekerabatan dalam partai, figur populer, pengusaha, dan mantan pejabat, yang biasanya memiliki dukungan sumber daya besar yang akhirnya dicalonkan oleh partai.

Prosedur yang sama krusialnya adalah isu partisipasi pemilih dan mekanisme kampanye. Partisipasi pemilih harus dimaknai ulang, tidak lagi sekadar statistik  voters turnout  atau keikutsertaan dalam memilih, tetapi sebagai bentuk pelibatan pemilih dalam penyusunan program kerja partai atau calon kepala daerah.

Partai dan kandidat harus melakukan proses menjaring dan mengagregasikan kepentingan warga, yang dihasilkan dalam program kerja yang dikampanyekan.

Meski demikian, kampanye harus menjadi arena dialog antara kandidat dengan masyarakat dalam membahas kepentingan (lokal) warga.

Saat terpilih, kepentingan yang sudah diterjemahkan ke dalam program kerja inilah yang diperjuangkan kepala daerah, dalam bentuk alokasi dan distribusi sumber daya negara yang berkeadilan bagi warga, serta kebijakan-kebijakan yang pro kepentingan masyarakat.

Hanya dengan pelibatan warga inilah, yang dimulai dari proses pemilu sampai setelah calon terpilih, maka ada pintu menuju jalan untuk mengimbangi oligarki partai.

Ani Soetjipto
Pengajar di FISIP UI