Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketika SBY Merasa Jadi Kambing Hitam...

Kompas.com - 19/02/2016, 09:39 WIB
Ihsanuddin

Penulis

"Saya tidak merasa perlu (menjelaskan persolan ini) sebenarnya, karena saya tidak mengkritik (Pemerintahan SBY)," ujar Darmin di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (18/2/2016).

Menurut Darmin, apa yang dikatakannya pada Rapat Kerja Nasional Kementerian Perindustrian hanya menjelaskan perkembangan industri dan ekonomi Indonesia.

Perkembangannya itu mulai dari periode Orde Baru hingga periode SBY. Ia menilai, apa yang dijelaskannya itu sebagai hal yang biasa saja.

"Normal saja itu. Itu fakta-fakta saja," kata Darmin.

Klarifikasi

Pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sudjito menilai, kritik dari rezim yang tengah berkuasa kepada rezim sebelumnya adalah hal biasa dan merupakan risiko seorang pemimpin.

Menurut dia, lebih baik jika SBY juga menyampaikan klarifikasi kepada publik jika ada tudingan-tudingan yang diarahkan terhadap pemerintahannya.

“Ada kritik terhadap SBY ya biasa. Kalau ada yang memuji, apakah SBY protes juga?” ujar Arie saat dihubungi, Jumat (19/2/2016).

Arie mengatakan, SBY bisa menjawab tudingan tersebut salah satunya melalui data.

Misalnya, terkait utang luar negeri dan angka kemiskinan apakah memang pencapaian di eranya lebih buruk ketimbang pemerintahan sekarang.

Hal ini, kata Arie, dapat menjadi bahan pembelajaran, bahwa apa yang dilakukan pemimpin hari ini pasti akan dikritik oleh pemimpin sebelumnya maupun setelahnya.

“Penting untuk mendidik ke depan supaya pemerintah hari ini berhati-hati agar tidak membuat kesalahan-kesalahan besar dan harus berani dikritik,” kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

Nasional
Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

Nasional
Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Nasional
Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Nasional
[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Nasional
Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem 'Back Up' Data Cepat

Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem "Back Up" Data Cepat

Nasional
Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Nasional
4 Bandar Judi 'Online' Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

4 Bandar Judi "Online" Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Nasional
Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Nasional
Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk 'Back Up' Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk "Back Up" Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads

Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com