Ketika Setya Novanto Ingin Jadi Ketua Umum Golkar...

Ia yakin, kasus dugaan permufakatan jahat yang tengah ditangani Kejaksaan Agung tidak akan menghalanginya untuk bersaing dengan calon lain dalam forum Musyawarah Nasional Golkar.

"Ya tentu pasti sudah ada dukungan yang diberikan DPD I, saya minta doa," kata Novanto, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, (15/2/2016).

Dalam kasus permufakatan jahat, Novanto bersama pengusaha minyak Riza Chalid diduga meminta saham kepada Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dengan mengatasnamakan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Kasus ini awalnya ditangani oleh Mahkamah Kehormatan Dewan berdasarkan aduan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said.

Rekaman yang menunjukkan Novanto dan Riza meminta saham kepada Maroef sudah diperdengarkan dalam sidang MKD.

Keterangan dari Sudirman, Maroef, dan Novanto juga sudah didengarkan.

Sebanyak 17 anggota MKD menyatakan Novanto melanggar kode etik, yang membuatnya mengundurkan diri dari kursi Ketua DPR.

Kasus ini pun berlanjut ke ranah hukum.

Kejagung terus mengusut kasus ini meski belum ada tersangka yang ditetapkan.

Novanto meyakini dirinya tidak bersalah sehingga tidak mau terganggu dengan kasus yang menjeratnya itu.

"Hal yang terpenting saya tidak pernah melanggar hukum, tidak pernah melakukan permintaan saham dan mencatut presiden. Itu sudah disampaikan Kapolri, itu sudah tidak ada lagi," ucap Novanto.

PDLT

Calon lain yang juga berniat maju menggunakan kasus permufakatan jahat untuk menyerang Setya Novanto.

Bambang Soesatyo, tim sukses Ade Komarudin, meminta Novanto terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan hukum yang membelitnya.

Sebab, Ketua Umum partai Golkar harus memiliki kriteria PDLT: prestasi, dedikasi, loyalitas dan tak tercela.

Poin terakhir, yakni tak tercela, menurut dia, tak terpenuhi jika Setya Novanto masih tersangkut masalah hukum.

"Kalau Novanto bisa membuktikan tidak bersalah maka baru bisa memenuhi ketentuan PDLT di AD/ART itu," ujar Bambang.

Belum Terbukti

Namun, politisi Golkar Ridwan Bae yang sempat membela mati-matian Novanto saat sidang MKD, memastikan Ketua Fraksi Golkar tersebut mempunyai hak untuk menjadi calon Ketua Umum Golkar.

Dia menilai, kriteria tak tercela yang diatur dalam AD/ART baru berlaku apabila Novanto sudah menjadi terdakwa.

Sementara, hingga saat ini, Novanto masih berstatus sebagai saksi dalam penyelidikan di Kejagung.

"Sudah jadi tersangka pun dia masih punya hak untuk maju sebagai calon ketua umum Golkar," kata Ridwan Bae.

Citra

Pengamat Politik Indostrategi Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, memang tidak ada aturan yang melarang Novanto menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

Namun, dia menyarankan Novanto mengurungkan niatnya untuk maju karena citranya negatif di mata publik.

Selain karena kasus pencatutan nama Presiden, selama menjabat Ketua DPR, Novanto juga sempat beberapa kali menjadi sorotan.

Misalnya, karena capaian legislasi yang rendah hingga karena kehadiran Novanto di kampanye bakal calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

"Belum tentu juga semua kader DPD I dan II bisa menerimanya karena cacat etika. Sanksi sosial menyulitkan dan menjadi batu sandungan Novanto menjadi Ketum Golkar," kata Pangi.

Pengamat Politik dari Universitas Padjajaran Idil Akbar menilai, jika Novanto tetap maju dan terpilih, maka citranya yang sudah negatif bisa berpengaruh terhadap citra Partai Golkar.

Secara hukum, menurut dia, Novanto memang masih memiliki hak sebelum ditetapkan sebagai terdakwa.

Namun, secara etika, akan lebih baik bila Novanto tak perlu ikut dalam perebutan kursi Golkar 1.

"Secara etis memang majunya Setya Novanto bisa disebut kurang etis mengingat kasus hukumnya masih berjalan di Kejagung," ucap Idil.