Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kebijakan Bebas Visa Jokowi, Untung atau Rugi?

Kompas.com - 16/02/2016, 07:16 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan pemerintah memberikan bebas visa untuk ratusan negara menuai pro dan kontra.

Pemerintah mengklaim kebijakan ini akan meningkatkan devisa. Pendapat sebaliknya muncul dari beberapa anggota DPR.

Dalam rapat gabungan bersama pemerintah, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin mengatakan, kebijakan bebas visa dalam setahun ini telah menghilangkan potensi pendapatan negara sampai dengan Rp 1 triliun.

Kebijakan ini dianggapnya berisiko tinggi, khususnya dari sisi keamanan.

"Kalaupun kita dapat uang dari pariwisata, tapi risikonya tinggi, buat apa?" kata Hasanuddin, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/2/2016).

Merugikan Indonesia

Pada kesempatan sama, anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon juga mengkritik gebrakan Jokowi mengenai pemberlakuan bebas visa untuk ratusan negara.

(Baca: Effendi Simbolon Kritik Kebijakan Jokowi Bebas Visa)

Menurut Effendi, Indonesia lebih banyak mendapatkan kerugian dari kebijakan tersebut.

Politisi PDI Perjuangan itu, menuturkan, pemerintah memberikan bebas visa pada ratusan negara untuk meningkatkan pendapatan devisa negara.

Namun, ia menilai, mayoritas negara yang mendapat fasilitas itu adalah negara yang masyarakatnya tidak memiliki tradisi berlibur ke luar negeri.

"Kebijakan bebas visa sebagai solusi untuk meningkatkan devisa, itu tidak setimpal," kata Effendi.

Ia melanjutkan, dalam rapat Komisi I DPR bersama Menteri Luar Negeri beberapa waktu lalu, direkomendasikan agar kebijakan bebas visa untuk ratusan negara dibatalkan.

Pemerintah dianggap tidak terbuka dan kebijakan itu dinilai memberikan lebih banyak kerugian.

"Misalnya saya, liburan ke luar negeri bukan karena bebas visa," ujarnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com