Staf ESDM Heran Dewie Yasin Sibuk Urusi Proyek di Papua yang Bukan Dapilnya

Padahal, daerah pilihan Dewie bukan berasal dari Papua, melainkan Sulawesi Selatan.

Ezrom mengatakan, pada 19 Oktober 2015, ia dihubungi oleh Rinelda Bandaso, staf Dewie.

(Baca: Dewie Yasin Bantah Minta "Fee" Proyek Pembangkit Listrik di Papua)

Rinelda menanyakan nasib pengajuan proposal pembangkit listrik Deiyai yang diserahkan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Deiyai, Irenius Adii.

"Saya jawab, usulan tidak lengkap dan jawaban Bu Direktur akan dikirim ke Bapak Bupati (Deiyai)," ujar Ezrom saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (11/2/2016).

Ezrom lantas bertanya kepada Rinelda mengenai kepentingan Dewie dalam pengajuan itu. Setahu Ezrom, di Komisi VII ada anggota lain, yakni Tony Wardoyo, dari dapil Papua.

"Saya tanyakan ke Rinelda, 'Maaf Ibu, kenapa Ibu Dewie yang setahu saya dari dapil Sulsel sibuk urusi Papua?' Kata Rinelda, Ibu Dewie katanya kasihan," kata Ezrom.

Menurut Ezrom, sudah merupakan kewajiban pegawai di Kementerian ESDM mengetahui siapa saja anggota Komisi VII yang merupakan mitranya. 

Alasannya, banyak yang mengaku anggota DPR saat mengajukan proposal proyek di kementerian tersebut.

"Sering seperti itu," kata Ezrom.

(Baca: Dewie Yasin Limpo Tuding Dua Anak Buahnya "Kasak-kusuk" di Belakang)

Dalam kasus ini, Irenius sempat mengajukan proposal pembangunan pembangkit listrik di Deiyai ke Dewie melalui Rinelda.

Dewie meminta uang pengawalan sebesar Rp 2 miliar dengan janji akan memperjuangkan usulan Irenius agar dianggarkan di APBN.

Irenius sepakat atas permintaan uang itu, asalkan perusahaan milik rekannya, Setyadi Jusuf, menjadi pelaksana proyek tersebut.

Irenius dan Setyadi pun memberikan uang muka ke Dewie melalui Rinelda sebesar Rp 1,7 miliar untuk dana pengawalan.

Begitu transaksi selesai, ketiganya langsung ditangkap KPK. Dewie dan Bambang juga ditangkap pada hari yang sama di tempat terpisah.