F-Gerindra Usul Semua Pejabat Publik Wajib Disadap

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Supratman Andi Agtas, menilai, sejumlah poin di dalam revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi melemahkan KPK.

Namun, jika UU tersebut jadi direvisi, Fraksi Gerindra akan mengusulkan sejumlah poin untuk menguatkan KPK.

Salah satu poin yang dianggap melemahkan yaitu terkait pembentukan dewan pengawas KPK, yang diangkat dan diberhentikan presiden. (Baca: Meski "Panen" Penolakan, PDI-P Tak Akan Ubah Draf RUU KPK)

Menurut dia, kalaupun ingin dibentuk dewan pengawas, sebaiknya KPK yang membentuknya.

"Ini berbahaya karena rawan untuk diintervensi. Karena eksekutif dengan wewenangnya bisa melakukan move-move politik terhadap orang-orang yang dianggap berseberangan," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/2/2016).

Meski demikian, Fraksi Gerindra setuju dengan rencana penambahan wewenang penerbitan penghentian penyidikan (SP3) bagi KPK. (Baca: Revisi UU KPK Bakal Turunkan Kepuasan Masyarakat terhadap Jokowi)

Wewenang tersebut diperlukan khususnya terhadap tersangka yang sudah meninggal dunia atau yang sedang mengalami sakit yang tak bisa disembuhkan.

Fraksi Gerindra mengusulkan agar KPK dapat menyadap pembicaraan semua pejabat publik begitu pejabat itu dilantik. Hal itu merupakan langkah pencegahan korupsi yang efektif yang dapat dilakukan KPK.

"Daripada meributkan mana yang boleh disadap dan mana yang tidak, mending pejabat publik yang dilantik wajib disadap," tegas Ketua Badan Legislasi DPR itu.

Sebelumnya, berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia, sebagian besar masyarakat tidak setuju dengan adanya revisi UU No 30/2002 karena dianggap melemahkan KPK. (Baca: Survei: Masyarakat Anggap Revisi UU KPK Cenderung Memperlemah)

Sebanyak 54 persen responden menilai hal tersebut tidak perlu. Responden yang menganggap revisi UU KPK bertujuan untuk menguatkan sebesar 34,1 persen.

Sisanya, sebanyak 11,5 persen menjawab tidak tahu. (Baca: Rencana Revisi UU KPK Turunkan Kepercayaan Publik terhadap DPR)

KPK telah menolak rencana revisi tersebut. Sebab, UU yang ada saat ini sudah cukup untuk menunjang kinerja KPK dalam memberantas korupsi.

Sikap KPK sudah disampaikan secara resmi lewat surat kepada DPR. KPK menyarankan DPR bersama dengan pemerintah untuk lebih mendahulukan pembahasan dan penyusunan beberapa UU yang terkait dengan pemberantasan korupsi.