Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/02/2016, 10:37 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pelan tetapi pasti, sejumlah partai politik, yang sebelumnya memilih menjadi oposisi, kini beramai-ramai menjadi pendukung pemerintah.

Kekuatan politik yang dulu menguasai sebagian besar kursi parlemen bernama Koalisi Merah Putih (KMP) kini hampir tak bersisa. KMP ibarat peribahasa hidup segan mati tak mau.

KMP dibentuk pada Pemilu Presiden 2014. Saat itu, sejumlah partai politik bergabung menjadi satu dan mendukung calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Hatta Rajasa.

Calon presiden Prabowo Subianto secara resmi mendeklarasikan koalisi permanen Merah Putih di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2014). Ia pun diangkat sebagai pemimpin KMP, sementara Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie didaulat menjadi Ketua KMP.

Adapun partai politik yang tergabung dalam KMP adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Bulan Bintang.

(Baca: Kubu Prabowo-Hatta Yakin Golkar Tak Akan Loncat ke Kubu Jokowi-JK)

"Intinya, itikad tujuh partai ini ialah untuk melakukan kerja sama secara permanen mengawal NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, pemerintah yang efisien, stabil, membawa perbaikan ke kehidupan bangsa dan negara," kata Prabowo dalam acara deklarasi Koalisi Merah Putih, di Tugu Proklamasi.

Sementara itu, partai-partai yang mendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla juga tak mau kalah. Partai politik yang terdiri atas PDI-P, Partai Nasdem, Partai Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa, dan PKPI bergabung membentuk Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

(Baca: Prabowo: Jangan "Negative Thinking" Koalisi Merah Putih Akan Pecah)

Dalam perjalanannya, KMP yang kalah dalam pemilu presiden menyatakan akan memegang fungsi pengawasan dari luar pemerintahan. KMP akan siap mendukung kebijakan yang pro rakyat. Namun, sebaliknya, mereka akan mengkritik kebijakan yang merugikan rakyat.

Namun, di balik dalih pengawasan itu, KMP justru dinilai menggunakan mayoritas kekuasaan di legislatif untuk menjegal pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Hal ini terlihat dalam sengitnya pertarungan memperebutkan kursi pimpinan MPR hingga DPR.

Selanjutnya: Suksesi dan perubahan haluan

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 29 September Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 September Memperingati Hari Apa?

Nasional
Banyak Celah Pelanggaran Pemilu, Bawaslu: Karena Multitafsirnya Norma Hukum

Banyak Celah Pelanggaran Pemilu, Bawaslu: Karena Multitafsirnya Norma Hukum

Nasional
Soal Wacana Prabowo-Ganjar, Politisi PDI-P: Tak Mungkin Bu Mega Degradasikan Putusannya

Soal Wacana Prabowo-Ganjar, Politisi PDI-P: Tak Mungkin Bu Mega Degradasikan Putusannya

Nasional
Jaksa KPK Bongkar Skenario Roy Rening Rintangi Penyidikan Lukas Enembe

Jaksa KPK Bongkar Skenario Roy Rening Rintangi Penyidikan Lukas Enembe

Nasional
Dirut Bakti Kominfo Suap Oknum BPK Rp 40 M untuk Muluskan Proyek BTS Bermasalah

Dirut Bakti Kominfo Suap Oknum BPK Rp 40 M untuk Muluskan Proyek BTS Bermasalah

Nasional
Kaesang Pangarep Akui Banyak PR yang Harus Diselesaikan di PSI

Kaesang Pangarep Akui Banyak PR yang Harus Diselesaikan di PSI

Nasional
AKBP Reinhard Nainggolan yang Pukul 2 Anggotanya Dimutasi ke Yanma Polri

AKBP Reinhard Nainggolan yang Pukul 2 Anggotanya Dimutasi ke Yanma Polri

Nasional
MK Tanggapi Mahfud soal Lama Putuskan Perkara Batas Usia Capres-cawapres

MK Tanggapi Mahfud soal Lama Putuskan Perkara Batas Usia Capres-cawapres

Nasional
Korps Hukum TNI AU Resmi Dibentuk, Gelar Pangkat Prajurit Beralih dari “Sus” Jadi “Kum”

Korps Hukum TNI AU Resmi Dibentuk, Gelar Pangkat Prajurit Beralih dari “Sus” Jadi “Kum”

Nasional
Projo Bilang Dukung Bacapres Insial P, Jokowi Singgung Kedaulatan di Tangan Rakyat

Projo Bilang Dukung Bacapres Insial P, Jokowi Singgung Kedaulatan di Tangan Rakyat

Nasional
Kapolri Mutasi 60 Personel, Irjen Achmad Kartiko Jadi Kapolda Aceh

Kapolri Mutasi 60 Personel, Irjen Achmad Kartiko Jadi Kapolda Aceh

Nasional
Puan Ajak PSI Dukung Ganjar, Kaesang: Kita Siap, Asal 'Win-Win', Bukan 'Win-Lose'

Puan Ajak PSI Dukung Ganjar, Kaesang: Kita Siap, Asal "Win-Win", Bukan "Win-Lose"

Nasional
Kaesang Bilang Belum Dihubungi Ketum Parpol Lain, tapi Berencana Sowan ke Perindo

Kaesang Bilang Belum Dihubungi Ketum Parpol Lain, tapi Berencana Sowan ke Perindo

Nasional
Enggan Hubungi Gibran Setelah Didapuk Jadi Ketum PSI, Kaesang: Beliau Sibuk

Enggan Hubungi Gibran Setelah Didapuk Jadi Ketum PSI, Kaesang: Beliau Sibuk

Nasional
Kejagung Pelajari Dugaan Keterlibatan Dito Ariotedjo di Kasus BTS 4G

Kejagung Pelajari Dugaan Keterlibatan Dito Ariotedjo di Kasus BTS 4G

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com