Kompas.com - 03/02/2016, 07:16 WIB
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani, saat ditemui di Jakarta, Senin (27/4/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINAnggota Komisi III DPR RI Arsul Sani, saat ditemui di Jakarta, Senin (27/4/2015).
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan, keberadaan panitia kerja yang menangani kasus dugaan permufakatan jahat yang menjerat mantan Ketua DPR, Setya Novanto, tak boleh diistimewakan.

Apalagi, jika ada pengaturan waktu khusus untuk membahas panja tersebut. Menurut Arsul, keberadaan panja tersebut bukanlah sesuatu yang mendesak.

Sebab, saat ini penyelidik Kejaksaan Agung tengah mengusut kasus tersebut.

(Baca: Daripada Urusi Panja Setya Novanto, Komisi III Lebih Baik Selesaikan Revisi UU)

"Jika kemudian mengarah pada intervensi proses hukum yang sedang dijalankan Kejagung, maka PPP akan menentangnya," kata Arsul, melalui pesan singkat, Selasa (2/2/2016) malam.

Arsul menilai, kasus Setya Novanto seharusnya tak perlu direspons dengan pembentukan panja.

Komisi III cukup menjalankan fungsi pengawasan terhadap kejaksaan seperti yang berjalan selama ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

(Baca: Panja Kasus Setya Novanto Dikhawatirkan Pengaruhi Kinerja Kejaksaan Agung)

Selain itu, Komisi III telah membentuk Panja Penegakan Hukum yang akan mengawasi kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

"Oleh karena itu, panja itu tidak boleh menjadi istimewa dan mengesampingkan Panja Penegakan Hukum," ujarnya.

Terkait anggaran operasional panja, ia menganggap tak akan terjadi pemborosan. Akan tetapi, ia tak mau menyebutkan berapa tunjangan yang diterima anggota DPR yang bertugas di panja. 

"Pemborosan sih tidak. Wong tidak ada honor khusus anggota panja. Paling setelah selesai panjanya dapat uang rapat yang tidak seberapa," ujar Arsul.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri: 57 Eks Pegawai KPK Dilantik Jadi ASN Pekan Depan Jika Sosialisasi Lancar

Polri: 57 Eks Pegawai KPK Dilantik Jadi ASN Pekan Depan Jika Sosialisasi Lancar

Nasional
Tak Minta Maaf, Ini Pembelaan Risma Usai Paksa Tunarungu Bicara

Tak Minta Maaf, Ini Pembelaan Risma Usai Paksa Tunarungu Bicara

Nasional
Survei IPO: Publik Diduga Mulai Jenuh, Elektabilitas Prabowo Kalah dari Sandiaga

Survei IPO: Publik Diduga Mulai Jenuh, Elektabilitas Prabowo Kalah dari Sandiaga

Nasional
Menteri Ketenagakerjaan RI Resmikan Training Ground PT IMIP di Sulawesi Tengah

Menteri Ketenagakerjaan RI Resmikan Training Ground PT IMIP di Sulawesi Tengah

Nasional
Saat Panglima TNI Marahi Kasrem Merauke karena Bermain Handphone Dalam Rapat

Saat Panglima TNI Marahi Kasrem Merauke karena Bermain Handphone Dalam Rapat

Nasional
Gabung Koalisi Pemerintah, Elektabilitas PAN Menguat Ungguli PKS dan Nasdem

Gabung Koalisi Pemerintah, Elektabilitas PAN Menguat Ungguli PKS dan Nasdem

Nasional
Survei IPO: Tingkat Kepuasan Kinerja Pemerintah di Bidang Politik dan Hukum Hanya 39 Persen

Survei IPO: Tingkat Kepuasan Kinerja Pemerintah di Bidang Politik dan Hukum Hanya 39 Persen

Nasional
Kapolri Tekankan Pentingnya Etika untuk Ubah Budaya Organisasi

Kapolri Tekankan Pentingnya Etika untuk Ubah Budaya Organisasi

Nasional
Politisi PKS Sebut Kenaikan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tidak Signifikan

Politisi PKS Sebut Kenaikan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tidak Signifikan

Nasional
Menyikapi Protes Tiongkok Terhadap Indonesia

Menyikapi Protes Tiongkok Terhadap Indonesia

Nasional
Survei IPO: Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kinerja Jokowi Terus Merosot

Survei IPO: Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kinerja Jokowi Terus Merosot

Nasional
Jokowi Kritik Kapolda-Kapolres Baru Bertemu Ormas yang Buat Keributan, Ini Respons Polri

Jokowi Kritik Kapolda-Kapolres Baru Bertemu Ormas yang Buat Keributan, Ini Respons Polri

Nasional
Menanti Permintaan Maaf Mensos Risma untuk Penyandang Disabilitas Tuli

Menanti Permintaan Maaf Mensos Risma untuk Penyandang Disabilitas Tuli

Nasional
Ini Isi Lengkap Peraturan Polri tentang Pengangkatan 57 Eks Pegawai KPK Jadi ASN

Ini Isi Lengkap Peraturan Polri tentang Pengangkatan 57 Eks Pegawai KPK Jadi ASN

Nasional
Peraturan Polri: 57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Sesuai Jabatan, Pangkat, dan Masa Kerja

Peraturan Polri: 57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Sesuai Jabatan, Pangkat, dan Masa Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.