Kompas.com - 02/02/2016, 19:21 WIB
Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua SC PKB Ida Fauziah, dan Sekretaris Panitia Mukernas Bambang Susanto (paling kanan ke kiri) di Kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa (2/2/2016) KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRASekjen PKB Abdul Kadir Karding, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua SC PKB Ida Fauziah, dan Sekretaris Panitia Mukernas Bambang Susanto (paling kanan ke kiri) di Kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa (2/2/2016)
|
EditorSabrina Asril
JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Jakarta Convention Center, Jakarta, pada Jumat (5/2/2016), yang akan berlangsung selama dua hari.

Dalam forum Mukernas tersebut, PKB akan membahas sedikitnya tiga isu yang tengah menjadi bahan perbincangan. Salah satunya adalah terkait fenomena lesbian, gay, biseksual, dan transjender (LGBT).

Isu tersebut dinilai penting oleh PKB untuk menjadi pembahasan dalam Mukernas yang akan datang.

Meski begitu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, pembasahan isu terkait LGBT tersebut tak lantas dapat diartikan bahwa PKB hendak memusuhi mereka, melainkan memberikan sikap tegas terkait fenomena itu.

"Kita tidak hendak memusuhi mereka. Namun, bagi PKB, kiai-kiai tentu akan bersikap tegas menyangkut. Bagaimana tegasnya, nanti kita serahkan kepada kiai yang hadir pada Mukernas," kata Muhaimin di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Selasa (2/2/2016).

Adapun isu lainnya yang juga akan dibahas pada Mukernas PKB, kata Muhaimin, adalah isu pemilihan kepala daerah dan juga amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu, Mukernas PKB juga akan membahas soal amandemen UUD 1945. Salah satunya, Muhaimin menyebutkan, soal perdebatan apakah dewan perwakilan daerah (DPD) masih diperlukan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Apakah masih diperlukan DPD apa enggak. Kalau diperlukan, apakah masih seperti ini, tidak berfungsi? Kalau tidak diperlukan, berarti menganut asas keterwakilan melalui pemilu," ujarnya.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi 'Koki' MA

Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi "Koki" MA

Nasional
Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

Nasional
Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

Nasional
Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

Nasional
Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

Nasional
Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

Nasional
Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

Nasional
Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

Nasional
Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

Nasional
Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

Nasional
Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

Nasional
Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

Nasional
Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

Nasional
Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Nasional
Batasi Akses Masuk ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

Batasi Akses Masuk ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.