Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Uji Publik KPI Momentum Perbaikan Tayangan Televisi

Kompas.com - 28/01/2016, 06:05 WIB

Lagipula, lanjutnya, KPI sesuai tugasnya selama ini sudah meminta masukan dari masyarakat tentang tayangan televisi dan telah merekomendasikannya kepada pemerintah.

Jadi, "Gunakan saja data yang ada, tidak perlu dipolitisasi... (Langkah KPI) ini untuk menunjukkan mereka menggunakan publik untuk manuver politik dan menekan para pengelola televisi swasta," kata Suryopratomo kepada BBC Indonesia.

Apa tanggapan KPI?

Apa tanggapan Komisi Penyiaran Indonesia atas tuduhan ATVSI? Komisioner KPI pusat, Azimah Subagijo, mengatakan mekanisme uji publik sudah diatur dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran.

"Karena UU Penyiaran juga mengamanatkan kepada kami, yaitu pada pasal 33 ayat 3, bahwa izin (televisi swasta) disampaikan setelah mendengarkan minat, kepentingan dan kenyamanan publik," kata Azimah saat dihubungi BBC Indonesia melalui sambungan telepon.

Karena itulah, lanjutnya, pihaknya meminta ATVSI dan para politikus di DPR tidak terburu-buru menghakimi seolah-olah apa yang dilakukan KPI berdampak negatif.

"Sesungguhnya data ini bermanfaat untuk industri penyiaran ke depan, karena masyarakat adalah pengguna akhir program siaran," ujar Azimah.

Azimah juga secara implisit menanggapi tuduhan bahwa pihaknya melakukan politisasi melalui uji publik, dengan mengatakan, "Kami tidak membatasi dari segi usia, domisili, background pekerjaannya. Kami hanya membatasi waktu memberi masukan dan identitas resmi mereka."

Seremonial belaka?

Lebih lanjut, Direktur Lembaga kajian media dan televisi, Remotivi, Muhammad Heychael mengatakan, pihaknya menuntut KPI agar mampu menjadikan suara publik itu memiliki kekuatan yang berpengaruh terkait perpanjangan izin tersebut.

Karena itulah, dia meminta KPI menjelaskan mekanisme tentang uji publik tersebut dan sejauh mana kadar pengaruhnya dalam menentukan terkait perpanjangan izin sepuluh stasiun televisi.

"Sejauh mana suara publik punya pengaruh dalam proses perizinan, harus diperjelas oleh KPI," kata Heychael.

Hal ini dia tekankan karena dia khawatir uji publik tersebut hanya menjadi seremonial belaka.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dorong Pembentukan Pansus, Anggota Timwas Haji DPR RI Soroti Alih Kuota Tambahan Haji

Dorong Pembentukan Pansus, Anggota Timwas Haji DPR RI Soroti Alih Kuota Tambahan Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Desak Pembentukan Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Haji secara Menyeluruh

Timwas Haji DPR Desak Pembentukan Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Haji secara Menyeluruh

Nasional
Puan Sebut DPR Akan Bentuk Pansus Haji, Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024

Puan Sebut DPR Akan Bentuk Pansus Haji, Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024

Nasional
Timwas Haji DPR Imbau Pemerintah Tingkatkan Kenyamanan Jemaah Haji Saat Lempar Jumrah di Mina

Timwas Haji DPR Imbau Pemerintah Tingkatkan Kenyamanan Jemaah Haji Saat Lempar Jumrah di Mina

Nasional
Sandiaga: Sekarang Ekonomi Dirasakan Berat, Harga-harga Bebani Masyarakat...

Sandiaga: Sekarang Ekonomi Dirasakan Berat, Harga-harga Bebani Masyarakat...

Nasional
Terima Keluhan Jemaah Haji, Anggota Timwas Haji DPR: Pemerintah Dinilai Abaikan Rekomendasi DPR

Terima Keluhan Jemaah Haji, Anggota Timwas Haji DPR: Pemerintah Dinilai Abaikan Rekomendasi DPR

Nasional
Zita Anjani Berkurban Dua Sapi di Cipinang, Beri Nama Anyeong dan Haseyo

Zita Anjani Berkurban Dua Sapi di Cipinang, Beri Nama Anyeong dan Haseyo

Nasional
Rayakan Idul Adha, Menko Polhukam Ungkit Pengorbanan untuk Bangsa dan Negara

Rayakan Idul Adha, Menko Polhukam Ungkit Pengorbanan untuk Bangsa dan Negara

Nasional
Paus Fransiskus Akan Kunjungi Masjid Istiqlal Pada 5 September 2024

Paus Fransiskus Akan Kunjungi Masjid Istiqlal Pada 5 September 2024

Nasional
Soal Kans Dampingi Anies pada Pilkada Jakarta, Ida Fauziyah: Belum Membicarakan sampai ke Situ

Soal Kans Dampingi Anies pada Pilkada Jakarta, Ida Fauziyah: Belum Membicarakan sampai ke Situ

Nasional
Pimpinan KPK Dinilai Tak Mau Tangkap Harun Masiku, Bukan Tidak Mampu

Pimpinan KPK Dinilai Tak Mau Tangkap Harun Masiku, Bukan Tidak Mampu

Nasional
Muhadjir: Pelaku Judi 'Online' Dihukum, Penerima Bansos Itu Anggota Keluarganya

Muhadjir: Pelaku Judi "Online" Dihukum, Penerima Bansos Itu Anggota Keluarganya

Nasional
Prabowo Sumbang Ratusan Hewan Kurban, Gerindra: Rasa Syukur Pemilu 2024 Berjalan Lancar

Prabowo Sumbang Ratusan Hewan Kurban, Gerindra: Rasa Syukur Pemilu 2024 Berjalan Lancar

Nasional
Idul Adha, Prabowo Berkurban 48 Sapi ke Warga Kecamatan Babakan Madang, Bogor

Idul Adha, Prabowo Berkurban 48 Sapi ke Warga Kecamatan Babakan Madang, Bogor

Nasional
Golkar Jagokan Putri Akbar Tanjung, Sekar Krisnauli, pada Pilkada Solo

Golkar Jagokan Putri Akbar Tanjung, Sekar Krisnauli, pada Pilkada Solo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com