Sembilan Tahun "Kamisan", Titik Terang yang Kembali Redup

Meski tergolong sebagai aksi damai, aksi Kamisan yang dilakukan tidak selalu berlangsung mulus. Menurut Sumarsih, para peserta Kamisan berkali-kali mendapat pelarangan, bahkan diusir oleh aparat kepolisian.

Sumarsih mengakui bahwa apa yang dilakukan selama ini menyalahi aturan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum melarang aksi unjuk rasa dilakukan di sepanjang 100 meter dari objek vital, termasuk Istana Negara.

Sumarsih mengatakan, apa yang ia lakukan adalah bentuk kekecewaannya atas sikap pemerintah yang lebih dulu tidak menaati undang-undang. Pelanggaran HAM yang seharusnya diselesaikan oleh Negara, sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, tidak pernah dilakukan.

Seiring waktu, aksi Kamisan tak lagi hanya menuntut penyelesaian kasus HAM. Orasi mulai dilakukan untuk menuntut adanya pemerintahan yang bebas korupsi serta menolak kebijakan yang dinilai memberatkan rakyat. Namun, aksi tersebut direspon negatif oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kala itu masih menjabat.

Suara orasi di depan Istana dinilai terlalu bising, sehingga mengganggu kerja Presiden.

"Kami harus diusir ketika ada tamu negara, atau ketika ada Presiden lewat. Berbagai alasan diutarakan, termasuk suara kami dianggap mengganggu rapat kabinet setiap Kamis," kata Sumarsih.

Titik terang

Pada 2008, Sumarsih dan peserta Kamisan lainnya berkesempatan menemui Presiden SBY. Pertemuan itu melahirkan tim khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan kasus HAM masa lalu. Namun, hingga berganti rezim, tak ada tindak lanjut yang dilakukan pemerintah.

Secercah harapan mengenai penyelesaian kasus HAM masa lalu datang kembali ketika Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terpilih dan mencanangkan program Nawacita yang memasukkan janji untuk menyelesaikan kasus HAM secara tuntas.

Mimpi Sumarsih untuk mengakhiri aksi Kamisan yang menguras materi dan fisiknya selama bertahun-tahun sepertinya akan terwujud tidak lama lagi. Namun, seiring berjalannya pemerintahan, rasa pesimisme kembali timbul di antara peserta Kamisan.

Janji yang diutarakan Jokowi tampaknya baru setengah hati. Berkas penyidikan Komnas HAM mengenai kasus HAM masa lalu, hingga saat ini belum ada satu pun yang diteruskan oleh Kejaksaan Agung.

Beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan memastikan bahwa pemerintah hanya akan menyatakan penyesalan atas terjadinya kasus pelanggaran HAM.

Sumarsih pun merasa dibohongi karena pemerintah menjanjikan jalan penyelesaian tanpa pengungkapan kebenaran melalui pengadilan HAM.

"Padahal semua tahu, Jokowi akan kalah tanpa berjanji selesaikan masalah HAM dalam debat calon presiden. Jadi aksi Kamisan cuma digunakan sebagai alat kampanye Jokowi saja," keluh Sumarsih.