Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Deradikalisasi Nusantara

Kompas.com - 20/01/2016, 15:04 WIB

Kebajikan Nusantara

Negeri kita punya "warisan" radikalisme. Tak perlu banyak jabaran, kita cukup menatapi hingga kini banyak "area" yangmenjadi "lahan" persemaian puritanisme dan radikalisme. Semakin membesarnya kelompok radikal, semakin besar pula penolakan mereka terhadap budaya Nusantara. Seolah inilah "nasib" kita yang sampai detik ini tak pernah sepi dari munculnya kelompok radikal baik radikal "kelas pinggiran" maupun radikal "kelas eksekutif". Tak heran,ketikaada "ekspor" paham keagamaan anti budaya seperti ISIS yang terus menabur badai, maka selalu ada yang menuainya.

Saatnyakita menoleh pada moderatisme pesantren yang senantiasa disinari oleh sebuah kredo "almuhafadztu ’alal qodim al-sholih wal akhdzu bi al-jadid al-ashlah", yaitu melestarikan tradisi lama dan mengambil hal-hal baru yang bermanfaat. Kredo ini melahirkan sikap "melek budaya" sehingga agama mampu bersanding harmonis dengan budaya lokal. Kearifan lokal yang tersebar di Nusantara menjadi "pasangan" bagi agama yang perlu dirawat dan diruwat karena di dalamnya mengandung ajaranyang adiluhung.

Di sinilah pentingnya mengembalikan anak bangsa yang terserang virus radikalisme pada akarnya, yaitu budaya bangsa. Kearifan lokal, seperti tradisi gotong royong, sikap harmoni dan toleransiadalah laksana sumur yang tak pernah kering betapapun di musim kemarau. Ia akan selalu memancarkan mata air keteduhan di tengah sengatan kegalauan.

Pendekatan keagamaan ternyata tak niscaya mampu meredam radikalisme. Kadang kala justru makin "berkobar’ karena perbedaan pijakan dalil keagamaan. Masing-masing bersikukuh lantaran merasa paling benar. Walhasil, "kebajikan Nusantara" harus menjadi "obat penawar" bagi upaya deradikalisasi terhadap mereka yang galau dan radikal. Para aktor radikal harus diberi pencerahan melalui nilai-nilai budaya bangsa. Inilah keindonesiaan kita, kesadaran kita.

Said Aqil Siroj
Ketua Umum PBNU

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 20 Januari 2016, di halaman 6 dengan judul "Deradikalisasi Nusantara".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com