KPK Geledah Ruang Kerja Politisi PDI-P Damayanti

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah ruang kerja anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Damayanti Wisnu Putranti, Jumat (15/1/2016) siang.

Ruang kerja Damayanti terletak di lantai 6, ruangan 0621, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan.

Penggeledahan itu dilakukan menyusul ditetapkannya Damayanti sebagai tersangka dalam kasus korupsi.

Pantauan di lokasi, proses penggeledahan tersebut berlangsung tertutup. Saat tiba, para penyidik KPK itu tampak dikawal oleh empat polisi bersenjata lengkap.

Ruangan itu sebelumnya telah disegel dengan menggunakan pita berwarna merah hitam yang bertuliskan "KPK Line" sejak Kamis (14/1/2016) siang.

"Polisinya di luar jaga di depan ruangan. Ada empat orang, tiga bersenjata lengkap satu komandannya," kata salah seorang petugas Pengamanan Dalam DPR yang enggan disebutkan namanya kepada Kompas.com.

Menurut petugas itu, para penyidik KPK tiba sejak pukul 11.00 WIB. Mereka langsung masuk ke dalam ruangan Damayanti untuk mencari barang bukti lain. (baca: Paloh: Lebih Baik Berhadapan dengan Teroris daripada Kita Diancam KPK)

KPK menangkap Damayanti. Namun, seperti dikutip Kompas, Damayanti ternyata bukan satu-satunya anggota legislatif yang diduga terlibat dan dikejar lembaga anti rasuah itu.

Damayanti mengutus dua teman dekatnya, Julia Prasetyarini dan Dessy A Edwin, untuk bertemu dengan Chief Excecutive Officer PT Windhu Tunggal Utama (WTU) Abdul Khoir pada Selasa (12/1).

Pertemuan dilakukan di kantor PT WTU di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Hari itu, Abdul berjanji akan memberikan uang senilai 99.000 dollar Singapura, masing-masing untuk Damayanti, Julia, dan Dessy. (baca: Usai Diperiksa KPK, Politisi PDI-P Damayanti Dkk Langsung Ditahan)

Uang itu merupakan bagian dari komitmen fee agar PT WTU mendapatkan proyek-proyek di bidang jasa konstruksi yang dibiayai dari dana aspirasi DPR di Provinsi Maluku.

PT WTU memang mengincar sejumlah proyek jalan di provinsi itu yang dianggarkan dari dana aspirasi DPR dan dicairkan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (baca: PDI-P Jabar Minta Partai Pecat Kader yang Ditangkap Tangan KPK)

Berdasarkan informasi Asisten Perencanaan Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional II Maluku Yade Trianto, untuk tahun 2016, di Wilayah II Maluku yang meliputi Pulau Seram akan ada 19 paket pekerjaan yang terdiri dari 14 jalan dan 5 jembatan. Proyek tersebut sedang dalam proses pelelangan.