Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rieke Senang Megawati Kritik BUMN di Bawah Rini Soemarno

Kompas.com - 12/01/2016, 12:53 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Khusus PT Pelindo II Rieke Diah Pitaloka senang, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri turut menyinggung permasalahan Badan Usaha Milik Negara saat berpidato dalam pembukaan rapat kerja nasional PDI-P.

Menurut dia, pidato itu menegaskan bahwa Megawati dan PDI-P mendukung sepenuhnya langkah pansus pelindo II melakukan pembenahan di lingkup BUMN, termasuk rekomendasi pansus untuk mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno.

"Alhamdulilah, masalah ini masuk ke pidato Ketua Umum, ini sebuah penegasan yang menjadi perhatian utama mengembalikan BUMN ke pasal 33 UUD 1945. Artinya, apa yang hasus dilakukan BUMN tidak boleh dikelola business to business, itu salah satu prioritas dari komiten politik PDI-P," kata Rieke di sela-sela rakernas PDI-P di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (12/1/2016).

Rieke mengatakan, BUMN merupakan perusahaan negara yang harus dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. (baca: Sepakat dengan Megawati, JK Minta Ada Perbaikan Pengelolaan BUMN)

Namun, dia melihat, di bawah kepemimpinan Rini, BUMN telah bekerja layaknya perusahaan swasta yang lebih mementingkan bisnis.

Salah satunya bisa dilihat dari keputusan PT Pelindo II memperpanjang kontrak pengelolaan pelabuhan Jakarta International Container Terminal kepada perusahaan asal Hongkong Hutchinson Port Holding.

Harusnya, kata dia, anak bangsa bisa mengelola sendiri pelabuhan yang dimilikinya. (baca: Megawati Kritik Pembangunan seperti "Poco-poco", Ini Kata Wapres)

"BUMN itu Badan Usaha Milik Negara bukan Badan Usaha Milik Perorangan, dan bukan dijadikan ATM oleh pihak-pihak tertentu," tegasnya.

Saat berpidato dalam pembukaan rakernas PDI-P, Minggu (10/1/2015) kemarin, Megawati mengatakan, BUMN memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Oleh karena itu, BUMN haruslah dikelola secara cermat agar memberikan dampak yang signifikan. (baca: Megawati Kritik Cara Pengelolaan BUMN)

"Berbeda dengan yang terjadi saat ini. BUMN hanya diperlakukan seperti ‘korporasi swasta’ yang mengedepankan pendekatan bisnis semata, atau yang sering didengungkan sebagai pendekatan business to business,” kata Megawati.

Megawati pun memberikan dukungan kepada perwakilan parpol di DPR yang kini sedang berjuang di Pansus Angket Pelindo II.

Rekomendasi Pansus untuk mencopot Rini saat ini sudah dikirim ke istana. Namun, belum ada respons dari Presiden Joko Widodo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com