Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bambang Soesatyo Minta Setya Novanto Jangan Berbohong

Kompas.com - 11/01/2016, 10:06 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, Setya Novanto yang ditunjuk DPP Partai Golkar sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR belum berhak melakukan perombakan struktur fraksi.

Sebab, hingga kini, Novanto belum ditetapkan secara definitif menjadi ketua fraksi yang baru.

"Kita agak terkejut juga, beliau sebagai mantan Ketua DPR, tetapi tidak mematuhi aturan. Dia belum bisa memakai kop surat dan stempel fraksi," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senin (11/1/2016).

Bambang mengatakan akan mengikuti rapat Badan Musyarawarah untuk memutuskan apakah DPR hari ini tetap melantik ketua DPR yang baru atau tidak.

Sebelumnya, DPR mengagendakan pelantikan ketua DPR pada hari ini, menyusul pengunduran diri Novanto.

Sesuai mekanisme di dalam UU MD3, Novanto akan diganti oleh rekan se-fraksinya. Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie telah menunjuk Ade Komarudin sebagai penggantinya.

Sementara itu, Partai Golkar kubu Agung Laksono menunjuk Agus Gumiwang. Surat pergantian juga telah dilayangkan kedua belah pihak ke pimpinan DPR.

Bambang menambahkan, selama reses, DPP Partai Golkar kubu Bali tidak pernah membahas adanya perubahan struktur fraksi.

Anggota Komisi III DPR itu pun meminta agar Novanto jangan melakukan upaya pembohongan.

"Belum ada perubahan nama secara definitif, makanya saya hadir di sini untuk rapat Bamus bersama pimpinan. Stempel dan kop surat fraksi dari mana? Kalau Setnov mengklaim itu hasil rapat DPP, itu tidak pernah ada rapat di DPP itu," papar dia.

Sebelumnya, sempat beredar sebuah surat pergantian struktur fraksi yang mengatasnamakan Fraksi Golkar.

Surat yang ditandatangani Setya Novanto itu distempel basah dan ditujukan kepada pimpinan DPR.

Dalam surat itu, Novanto mengganti Bambang Soesatyo sebagai Sekretaris Fraksi Golkar oleh Aziz Syamsuddin.

Sementara itu, posisi Ketua Badan Anggaran DPR yang kini dijabat Ahmadi Noor Supit diganti oleh Kahar Muzakir oleh Novanto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com