Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Rencana Penghapusan BP Batam, Pemerintah Masih Butuh Komunikasi dengan Pihak Terkait

Kompas.com - 31/12/2015, 14:12 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

BATAM, KOMPAS.com - Rencana pemerintah menghapus Badan Pengusahaan (BP) Batam rupanya belum dikomunikasikan dengan para stakeholder.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Dodi Riadmadji.

"Belum dikomunikasikan. Baik dengan Pemda, DPRD, pihak otorita Batamnya dan investor," ujar Dodi, di Batam, Kamis (31/12/2015) siang.

Pemerintah berencana menghapus BP Batam agar kewenangannya diserahkan ke pemerintah daerah. Akan tetapi, hal ini baru sebatas hasil rapat kabinet di Istana negara, beberapa waktu lalu.

Rapat tersebut dipimpin langsung Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan sejumlah menteri lain.

"Dalam rapat, awalnya membicarakan hal-hal yang menghambat investasi. Salah satu isunya lalu ke arah adanya aturan yang menghambat. Maka penyelesaiannya adalah pemangkasan aturan dan penyempurnaan pelayanan. Nah, di Batam, dicetuskanlah ide soal penghapusan BP Batam agar diserahkan ke pemerintah daerah," ujar Dodi.

Dodi mengatakan, penghapusan BP Batam dan menyerahkan kewenangan ke pemerintah daerah semacam itu tidak semudah membalik telapak tangan. 

"Akan dilakukan komunikasi dengan yang mengikutsertakan stakeholder. Intinya ini adalah mempercepat dan menarik investasi. Kuncinya, perangkat pemerintah daerah harus kapabel agar peralihan ini sukses," ujar Dodi.

Penghapusan BP Batam

Sebelumnya, pemerintah berencana menghapus BP Batam pada awal 2016 mendatang dan mengganti dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

"Target kami, Januari 2016, PB Batam akan kami hapuskan," ujar Tjahjo di Tanjung Pinang Kepulauan Riau, Rabu kemarin.

Rencana itu, kata Tjahjo, telah sesuai dengan keputusan rapat dengan Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri terkait. Pemerintah berpendapat, keberadaan BP Batam berikut pola manajemennya tidak dapat menarik investasi lebih banyak lagi. Sebab, terjadi tumpang tindih kewenangan, yakni antara pemerintah daerah dengan BP Batam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com