Kisah Polwan Rahma Jalankan Misi Perdamaian di Darfur

Ia menjadi satu-satunya polisi wanita di antara barisan polisi laki-laki tergabung ke dalam kontingen satgas Formed Police Unit (FPU) Indonesia VII dan Individual Police Officer (IPO).

Kontingen itu sebelumnya bertugas dalam misi perdamaian PBB di Darfur, Sudan, selama setahun.

Rahma merupakan satu dari lima polwan yang ditugaskan Polri di wilayah tersebut. Penugasan itu merupakan permintaan langsung dari Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat.

"Saya mulai bertugas di sana Agustus 2014 lalu. Awalnya cuma enam bulan, lalu diperpanjang lagi enam bulan. Jadi saya dua periode di sana," kata Rahma.

Dalam menjalankan tugasnya, ia bertindak sebagai Gender Officer and Child Protection IPO yang ditugaskan di Ibu Kota Darfur Selatan, Nyala. Kawasan itu terletak di wilayah barat daya Sudan.

"Di sana saya patroli ke kantor-kantor polisi. Ngecek, ada kasus yang berhubungan sama anak-anak dan perempuan enggak. Terus kita kasih mentoring, udah bener apa belum penanganan yang dilakukan polisi di sana terhadap kasus perempuan dan anak-anak," ujar dia.

Selain mengecek laporan di kantor polisi, Rahma juga mengecek kondisi penjara-penjara yang terdapat di wilayah penugasannya.

Jika mendapati adanya kesalahan prosedur dalam penanganan narapidana, khususnya perempuan dan anak-anak, maka ia akan melaporkan hal tersebut ke pemerintah lokal dan PBB.

Setelah itu, PBB akan memberikan masukan kepada pemerintah Sudan untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi.

Kendala dan tantangan

Rahma mengaku, banyak kendala dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Hal itu tidak terlepas karena adanya gap antara masyarakat dan polisi di sana.

Berbeda dengan kondisi di Indonesia, di mana masyarakat dapat bersahabat dengan petugas kepolisian.

"Mereka enggak mau lapor ke polisi dan ada rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada polisi," kata dia.

Dari sekian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, menurut dia, kasus pemerkosaan paling banyak terjadi di sana.

Namun, karena masyarakat tidak percaya kepada polisi, akhirnya kasus-kasus tersebut kurang tertangani dengan baik.

Sejumlah upaya pun dilakukan. Rahma bahkan mencoba berdialog dengan para ulama dan syekh di wilayah tersebut, untuk memberikan pemahaman bahwa mereka harus lapor polisi jika mengalami tindak kekerasan.

Menurut dia, munculnya gap antara masyarakat dengan polisi di sana tidak terlepas dari persoalan internal di negara tersebut. Politik menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya gap tersebut.

"Tapi kita enggak boleh ikut campur dengan urusan internal itu. Kita menilik ke belakang bahwasannya polisi di sana itu masih seperti polisi jahiliyah," kata dia.

Disergap

Berbeda dengan Indonesia, kondisi di Nyala terbilang rawan. Bahkan, kata dia, jika kondisi keamanan dikategorikan dalam skala level 1-6, Nyala berada di level 5.

"Jadi di sana saya kalau keluar camp itu tidak boleh tanpa pengawalan," kata dia.

Rahma mengaku, pernah disergap oleh kawanan perampok ketika hendak melakukan tugasnya, Padahal saat itu dirinya telah dikawal oleh sejumlah anggota IPO dari negara lain.

"Regu saya disergap sama rebel. Rata-rata yang diambil uang dan benda-benda di dalam mobil," kata dia.

Bukan perkara mudah menghadapi para perampok tersebut. Pasukan perdamaian PBB kerap dijadikan target sasaran perampok. Di sisi lain, mereka sulit untuk melawan para perampok karena dikhawatirkan justru menimbulkan persoalan baru.

"Nanti kita bisa dianggap melawan orang lokal. Jadi serba salah," ungkapnya.

Penghargaan dari Presiden

Rahma dan sekitar 140 anggota Satgas FPU Indonesia VII dan IPO menerima penghargaan Satyalancana Bhakti Buana dari Presiden Joko Widodo.

Penyematan tanda penghargaan itu dilakukan oleh Wakil Kepala Polri Komjen Budi Gunawan di Mabes Polri, kemarin.

Selama menjalankan tugasnya, Budi mengatakan, Satgas FPU dan IPO Indonesia kembali mendapatkan penghargaan sebagai satgas terbaik dari UNAMID.

Bahkan, Indonesia memperoleh nilai 95 persen dalam hal kesiapan.

"Penugasan Polri di luar negeri ini bukan tantangan yang mudah. Capaian prestasi membuat masyarakat di sana memberikan penghargaan untuk Indonesia, dan ini membuat pimpinan Polri bangga dengan prestasi ini," kata dia.

Komandan Kontingen FPU VII, AKBP Mohamad Rendra Salipu mengatakan, setiap tiga bulan, UNAMID akan melakukan pengecekan terhadap kondisi peralatan dan kesiapan pasukan masing-masing negara.

"Jika ada pasukan yang tingkat kesiapannya 70 persen, maka mereka akan dipulangkan ke negara asalnya," kata dia.

Kepala Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Gorontalo itu, menuturkan, keberadaan polisi Indonesia di Sudan sangat diterima masyarakat.

Kesamaan agama membuat masyarakat cepat akrab dengan polisi Indonesia. Dalam menjalankan misi, tak jarang kontingen FPU Indonesia membagikan peralatan sholat kepada masyarakat.

Pembagian itu dilakukan setiap dua bulan sekali ketika mereka telah menerima paket dari Tanah Air.

"Karena kita sering kunjungan, ngasih bantuan, maka kita sering dapat info dari masyarakat soal rencana kegiatan rebel di sana," kata dia.

Salah satu kendala terbesar yang dihadapi pasukan yang bertugas yakni kondisi cuaca. Jika cuaca panas, maka suhu bisa mencapai 50 derajat celcius.

Tetapi, jika kondisi cuaca dingin, maka suhu bisa turun mencapai 2 derajat celcius.

Namun, kondisi itu dapat diatasi karena sebelumnya pasukan telah disiapkan sebelum diberangkatkan dalam misi perdamaian tersebut.