Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Lantik 10 Duta Besar Indonesia

Kompas.com - 23/12/2015, 11:40 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melantik sepuluh Duta Besar Republik Indonesia yang akan bertugas di luar negeri, Rabu (23/12/2015), di Istana Negara, Jakarta.

Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 138/P Tahun 2015 yang ditandatangani pada 23 Desember 2015.

Sepuluh duta besar yang dilantik itu adalah:
- I Gusti Agung Wesakapuja sebagai Duta Besar untuk Kerajaan Belanda dan Organization for Prohibition of Chemical Weapons yang berkedudukan di Den Haag.

- Marsekal Madya (purn) Muhammad Basri Sidehabi sebagai Duta Besar Qatar yang berkedudukan di Doha.

- Marsekal Madya TNI (purn) Budhy Santoso sebagai Duta Besar Republik Panama merangkap Honduras, Kosta Rika, dan Nikaragua berkedudukan di Panama City, Panama.

- Mansyur Pangeran sebagai Duta Besar Senegal merangkap Cago Verde, Republik Gambia, Republik Guinea Bissau, Republik Mali, Republik Pantai Gading, dan Republik Sierra Leone berkedudukan Dakar, Senegal.

- Musthofa Taufik Abdul Latif sebagai Duta Besar Kesultanan Oman berkedudukan di Muscat.

- Raden Bagas Hapsoro sebagai Duta Besar Kerajaan Swedia merangkap Latvia, berkedudukan di Stockholm, Swedia.

- I Gede Ngurah Swajaya sebagai Duta Besar Singapura berkedudukan di Singapura.

- Rizal Sukma sebagai Duta Besar Kerajaan Inggris merangkap Republik Irlandia dan International Maritime Organization berkedudukan di London, Inggris.

- Ibnu Hadi sebagai Duta Besar Republik Sosialis Vietnam berkedudukan di Hanoi.

- Dian Triansyah Djani sebagai Duta Besar/Wakil Tetap RI untuk PBB dan organisasi internasional lainnya di New York, berkedudukan di New York.

"Bahwa saya akan lakukan dengan setia segala perintah yang dilakukan pemerintah pusat dan saya akan penuhi dengan setia segala kewajiban sebagai Duta Besar Indonesia," ucap para duta besar saat mengucapkan sumpah jabatan yang dibacakan oleh Presiden Jokowi.

Acara pelantikan sepuluh duta besar ini dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, sejumlah menteri Kabinet Kerja dan pimpinan lembaga negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com