Novel Baswedan Ungkap Ombudsman Temukan Maladministrasi dalam Kasusnya

Kompas.com - 18/12/2015, 14:47 WIB
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel baswedan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (18/12/2015) KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRAPenyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel baswedan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (18/12/2015)
|
EditorSabrina Asril
JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan akan menyampaikan hasil pemeriksaan Ombudsman terkait kasus dugaan penganiayaan yang menyeret namanya.

Hasil investigasi dari Ombudsman, menurut Novel, telah terjadi maladministrasi dan penyertaan alat bukti yang dipertanyakan. 

"Intinya, terjadi maladminiatrasi dan alat-alat bukti yang ada di persangkakan terhadap saya. Alat buktinya sangat dipertanyakan," ujar Novel saat ditemui di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (18/12/2015).

(Baca: Berkas Dakwaan Novel Baswedan Rampung)

Menurut dia, hal tersebut sebetulnya selama ini telah disampaikan. Namun karena ada hasil investigasi dari lembaga Ombudsman, maka hasil tersebut harus dilihat sebagai fakta yang berbeda.

Novel menambahkan, investigasi Ombudsman tersebut akan membantu Kejaksaan untuk melihat perkara itu dengan objektif dan utuh.

Menurut dia, tugas Jaksa adalah melakukan penegakan hukum dengan baik dan benar.

(Baca: Novel Baswedan: Saya Sudah Berbuat Baik, Ternyata Demikian, Inilah Negeri Kita...)

"Ini menjadi penting karena saya sebagai warga negara tentunya mengharapkan jaksa bersifat objektif dan tidak ikut-ikutan kriminalisasi," kata Novel.

Novel Baswedan menjadi tersangka dugaan penganiayaan berat terhadap pelaku pencurian sarang burung walet di Bengkulu pada 2004. Saat itu, dia menjabat Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Bengkulu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPAI: Murid Setuju Sekolah Tatap Muka karena Sulit Pahami Materi Pelajaran

KPAI: Murid Setuju Sekolah Tatap Muka karena Sulit Pahami Materi Pelajaran

Nasional
Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Nasional
50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

Nasional
Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Nasional
Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Nasional
Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Nasional
UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

Nasional
Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Nasional
Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Nasional
Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X