Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lima Catatan Kelam Ruki Selama Pimpin KPK

Kompas.com - 17/12/2015, 18:12 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Indonesian Institute for Development and Democracy (Inded), Arif Susanto, mencatat setidaknya ada lima poin yang menunjukkan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah kepemimpinan Ketua sementara KPK Taufiequrachman Ruki.

Poin-poin tersebut, kata Arif, cukup untuk menunjukkan bahwa Ruki melakukan pelemahan internal pada tubuh lembaga anti-koperasi tersebut.

"Ruki bisa dicatat sebagai ketua KPK pertama yang justru melakukan pelemahan terhadap institusi pemberantasan korupsi," ujar Arif di Jakarta, Kamis (17/12/2015).

(Baca: Busyro Muqoddas: Ruki Otoriter!)

Pertama, kata Arif, Ruki pernah menyatakan menyerah ketika kasus cicak versus buaya versi ketiga.

Kedua, Ruki melimpahkan kasus Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung yang titik akhirnya sampai hari ini tidak terlihat dan juga tak dikembalikan kepada kepolisian.

(Baca: Ruki: Dikira Enak Jadi Pimpinan KPK?)

Ketiga, menurut Arif, adalah ketika Ruki menjadi pimpinan KPK pertama yang memberikan sanksi kepada anak buahnya karena melontarkan kritik.

"Kritik internal justru diberi sanksi," kata dia.

Keempat, Ruki dianggap melakukan pengkhianatan terkait kasus yang menimpa Novel Baswedan.

(Baca: Ruki Merasa Dipojokkan Terkait Revisi UU KPK)

"Ketika awalnya dia menyatakan akan membela Novel Baswedan, sekarang dia justru mendorong Novel Baswedan untuk mengikuti proses yang sebenarnya tidak fair, yang dilakukan kepolisian," tutur Arif.

Adapun poin kelima yang dianggap sebagai pelemahan terhadap KPK adalah ketidakjelasan sikap Ruki antara menyetujui dan menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Interupsi PKS di Rapat Paripurna: Makan Siang-Susu Gratis Harus Untungkan Petani, Bukan Penguasa

Interupsi PKS di Rapat Paripurna: Makan Siang-Susu Gratis Harus Untungkan Petani, Bukan Penguasa

Nasional
Jokowi Puji RS Konawe yang Dibangun Pakai Uang Pinjaman

Jokowi Puji RS Konawe yang Dibangun Pakai Uang Pinjaman

Nasional
Sikap Politik PKS di Dalam atau Luar Pemerintah Ditentukan Majelis Syuro Bulan Depan

Sikap Politik PKS di Dalam atau Luar Pemerintah Ditentukan Majelis Syuro Bulan Depan

Nasional
Penembak Danramil Aradide Diketahui Sudah Bergabung ke OPM Kelompok Osea Satu Boma Setahun

Penembak Danramil Aradide Diketahui Sudah Bergabung ke OPM Kelompok Osea Satu Boma Setahun

Nasional
Disebut Bakal Jadi Dewan Pertimbangan Agung, Jokowi: Saya Masih Jadi Presiden Sampai 6 Bulan Lagi Lho

Disebut Bakal Jadi Dewan Pertimbangan Agung, Jokowi: Saya Masih Jadi Presiden Sampai 6 Bulan Lagi Lho

Nasional
Menkes Sebut Tak Ada Penghapusan Kelas BPJS, Hanya Standarnya Disederhanakan

Menkes Sebut Tak Ada Penghapusan Kelas BPJS, Hanya Standarnya Disederhanakan

Nasional
Baleg Rapat Pleno Revisi UU Kementerian Negara Siang Ini, Mardani: Kaget, Dapat Undangan Kemarin

Baleg Rapat Pleno Revisi UU Kementerian Negara Siang Ini, Mardani: Kaget, Dapat Undangan Kemarin

Nasional
Jokowi Bakal Gelar Rapat Evaluasi Bea Cukai

Jokowi Bakal Gelar Rapat Evaluasi Bea Cukai

Nasional
Kerajaan Arab Saudi Sampaikan Belasungkawa untuk Korban Banjir Bandang di Sumbar

Kerajaan Arab Saudi Sampaikan Belasungkawa untuk Korban Banjir Bandang di Sumbar

Nasional
Mendefinisikan Ulang Mudik untuk Manajemen di 2025

Mendefinisikan Ulang Mudik untuk Manajemen di 2025

Nasional
Saat Anwar Usman Kembali Dilaporkan ke MKMK, Persoalan Etik yang Berulang...

Saat Anwar Usman Kembali Dilaporkan ke MKMK, Persoalan Etik yang Berulang...

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro di Sultra, Telan Biaya Rp 1,57 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro di Sultra, Telan Biaya Rp 1,57 Triliun

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Indonesia Boleh Berziarah ke Makam Rasulullah

Kemenag: Jemaah Haji Indonesia Boleh Berziarah ke Makam Rasulullah

Nasional
Ingatkan soal Krisis Air, Jokowi: Jangan Biarkan Air Terus Mengalir ke Laut dan Tidak Dimanfaatkan

Ingatkan soal Krisis Air, Jokowi: Jangan Biarkan Air Terus Mengalir ke Laut dan Tidak Dimanfaatkan

Nasional
Korban Banjir Bandang Sumbar: 50 Orang Meninggal, 27 Hilang, 37 Luka-luka

Korban Banjir Bandang Sumbar: 50 Orang Meninggal, 27 Hilang, 37 Luka-luka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com