Kompas.com - 15/12/2015, 22:12 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiqurahman Ruki tampak emosional saat menjelaskan kesalahpahaman soal pandangan pimpinan KPK mengenai revisi undang-undang KPK.

Ruki menyesalkan pemberitaan yang menyatakan seolah-olah pimpinan KPK tidak kompak menolak revisi tersebut.

"Saya sangat sedih selalu terjadi misleading dan misinformation. Dan ketika itu terjadi kesalahan, semua ditudingkan ke saya," ujar Ruki di Jakarta, Selasa (15/12/2015).

Ruki mengatakan, dia diberitakan menjadi satu-satunya pimpinan KPK yang menyetujui UU KPK direvisi.

Tudingan seperti itu, kata Ruki, telah memojokkan dirinya. Sehingga, Ruku merasa perlu mengklarifikasi kesalahpahaman itu.

"Saya sebenarnya tidak pernah mau bicara, tidak mau mengklaim. Tapi karena saya sudah dipojokkan sama sekali, jadi saya buka bahwa semua itu tidak benar," kata Ruki.

Ruki mengatakan, Presiden Joko Widodo pernah meminta pendapat KPK mengenai revisi Undang-Undang KPK. Dalam balasannya, kata Ruki, lima pimpinan sepakat untuk menolak revisi.

"Surat ini ditandatangan berlima. Apa jawaban kami? Pertama, pada prinsipnya kami pimpinan KPK tidak setuju dengan DPR untuk revisi. Jelas kami tidak setuju," kata Ruki.

Ruki mengatakan, pimpinan KPK menyarankan agar DPR mendahulukan revisi undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan harmonisasi dengan KUHP dan KUHAP.

Menurut Ruki, surat balasan itu telah dibahas bersama dengan pimpinan lainnya.

Halaman:
Baca tentang
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lakukan Pemeriksaan, 2 Komisioner Komnas HAM Tiba di TKP Pembunuhan Brigadir J

Lakukan Pemeriksaan, 2 Komisioner Komnas HAM Tiba di TKP Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Jaksa Agung Sebut Surya Darmadi Terima Surat Panggilan Pemeriksaan di Singapura

Jaksa Agung Sebut Surya Darmadi Terima Surat Panggilan Pemeriksaan di Singapura

Nasional
Siap Gelar Sidang Tahunan Besok, MPR Bakal Sampaikan Perkembangan Pembahasan PPHN

Siap Gelar Sidang Tahunan Besok, MPR Bakal Sampaikan Perkembangan Pembahasan PPHN

Nasional
Sorgum Diproyeksikan Gantikan Gandum, Moeldoko: Kita Tak Akan Ribut soal Mie Instan

Sorgum Diproyeksikan Gantikan Gandum, Moeldoko: Kita Tak Akan Ribut soal Mie Instan

Nasional
Ferdy Sambo Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Amplop untuk LPSK

Ferdy Sambo Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Amplop untuk LPSK

Nasional
Pengacara Harap Bharada E Bebas Usai Dilindungi LPSK karena jadi 'Justice Collaborator'

Pengacara Harap Bharada E Bebas Usai Dilindungi LPSK karena jadi "Justice Collaborator"

Nasional
Kejagung Koordinasi dengan KPK Terkait Penanganan Kasus Surya Darmadi

Kejagung Koordinasi dengan KPK Terkait Penanganan Kasus Surya Darmadi

Nasional
Jaksa Agung: Surya Darmadi Gunakan China Airlines dari Taiwan

Jaksa Agung: Surya Darmadi Gunakan China Airlines dari Taiwan

Nasional
LPSK: Peran Bharada E Minor, Tak Punya Niat Bunuh Brigadir J

LPSK: Peran Bharada E Minor, Tak Punya Niat Bunuh Brigadir J

Nasional
Kejagung Tahan Surya Darmadi, Buron Mega Korupsi Rp 78 T

Kejagung Tahan Surya Darmadi, Buron Mega Korupsi Rp 78 T

Nasional
KPK Pastikan Kasus Dugaan Suap Surya Darmadi Diusut Hingga Persidangan

KPK Pastikan Kasus Dugaan Suap Surya Darmadi Diusut Hingga Persidangan

Nasional
Demokrat Sebut Pencalonan AHY sebagai Capres Tergantung Elektabilitas

Demokrat Sebut Pencalonan AHY sebagai Capres Tergantung Elektabilitas

Nasional
Perlindungan Darurat Dicabut, LPSK Beri Perlindungan Sepenuhnya untuk Bharada E

Perlindungan Darurat Dicabut, LPSK Beri Perlindungan Sepenuhnya untuk Bharada E

Nasional
Selain Nasdem dan PKS, Demokrat Berencana Komunikasi dengan Gerindra

Selain Nasdem dan PKS, Demokrat Berencana Komunikasi dengan Gerindra

Nasional
Berkat Dompet Dhuafa dan Bank Danamon, Warga Dusun Ngasem Kini Bisa Nikmati Air Bersih

Berkat Dompet Dhuafa dan Bank Danamon, Warga Dusun Ngasem Kini Bisa Nikmati Air Bersih

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.