Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditunggu Tindak Lanjut Kemarahan Presiden

Kompas.com - 15/12/2015, 15:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS - Setelah secara cermat membaca rekaman pembicaraan Ketua DPR, seorang pengusaha, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Presiden akhirnya habis kesabaran dan tidak dapat menyembunyikan kegeraman.

Ia mengungkapkan kemarahan dengan santun, tidak meledak-ledak; dengan muka sedikit menunduk secara cekak aos (singkat), menyatakan kemurkaan bukan karena kata-kata yang merendahkan dirinya, orang yang koppig (keras kepala), dan lain-lain.

Rekaman yang menyulut kemarahannya karena nama Presiden dikaitkan dengan transaksi gelap, permintaan saham Freeport, yang merendahkan serta menghina martabat dan wibawa negara.

Bahasa tubuhnya menyiratkan keprihatinan mendalam dan mungkin sedang memikirkan langkah selanjutnya yang harus dilakukan.

Sebelumnya, banyak tokoh masyarakat dan Wakil Presiden lebih dahulu mengungkapkan kekesalan terhadap isi pembicaraan tersebut.

Sementara itu, masyarakat mengekspresikan kejengkelan dengan berbagai cara, baik melalui media maupun aksi-aksi nyata lain.

Kegalauan publik semakin meluap setelah sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menunjukkan tanda-tanda sebagian dari anggotanya memamerkan sikap partisan. Semakin lama sidang MKD semakin kehilangan kredibilitasnya.

Kegalauan publik juga dapat dilihat dari hasil jajak pendapat Kompas (14/12/2015) yang menyatakan lebih dari 80 persen responden menyatakan kehadiran Ketua DPR dengan pengusaha dan pimpinan Freeport yang membicarakan negosiasi perusahaan, membawa nama Presiden dan Wakil Presiden minta saham Freeport, tidak pantas.

Lebih dari 70 persen responden tidak percaya MKD bebas dari intervensi politik. Lebih dari 80 persen menyatakan Setya Novanto tak layak menjadi Ketua DPR.

Setiap musibah selalu dimungkinkan diubah menjadi berkah. Demikian pula dalam kasus Freeport kali ini.

Momentum ini harus dimanfaatkan untuk mengembalikan kiblat dan amanat konstitusi Pasal 33 UUD 1945 Ayat 3 yang menegaskan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Nasional
SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

Nasional
Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Nasional
Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Nasional
Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Nasional
MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

Nasional
Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Nasional
MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

Nasional
Pengadilan Tipikor Bakal Adili Lagi Perkara Hakim MA Gazalba Saleh

Pengadilan Tipikor Bakal Adili Lagi Perkara Hakim MA Gazalba Saleh

Nasional
Kemenag Minta Penghulu Edukasi Bahaya Judi 'Online' ke Calon Pengantin

Kemenag Minta Penghulu Edukasi Bahaya Judi "Online" ke Calon Pengantin

Nasional
Garuda Indonesia 'Delay' 5 Jam Saat Pulangkan Jemaah Haji, Kemenag Protes

Garuda Indonesia "Delay" 5 Jam Saat Pulangkan Jemaah Haji, Kemenag Protes

Nasional
Sejarah dan Tema Hari Keluarga Nasional 2024

Sejarah dan Tema Hari Keluarga Nasional 2024

Nasional
Jemaah Haji Keluhkan Tenda Sempit, Timwas DPR Sebut Akan Bentuk Pansus Haji

Jemaah Haji Keluhkan Tenda Sempit, Timwas DPR Sebut Akan Bentuk Pansus Haji

Nasional
Menakar Legitimasi PBNU Kelola Tambang

Menakar Legitimasi PBNU Kelola Tambang

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Kemenag Agar Tak Ada Keterlambatan Kepulangan Kepulangan Jemaah Haji

Timwas Haji DPR Minta Kemenag Agar Tak Ada Keterlambatan Kepulangan Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com