Kompas.com - 11/12/2015, 18:51 WIB
Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan dan rombongan tiba di Bandara Sultan
Mahmud Badarudin II di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (27/10/2015).
IhsanuddinMenko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan dan rombongan tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (27/10/2015).
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum dan, Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan marah setelah namanya disebut-sebut dalam percakapan antara Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha Riza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

Dalam pembicaraan yang terjadi pada 8 Juni 2015 itu diduga ada permintaan saham Freeport dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Itu yang lama-lama membuat saya merasa tidak adil. Saya ingin orang yang berbicara mengenai ini datang ke saya. Tunjukkan ke saya salahnya di mana?" kata Luhut saat memberikan keterangan di kantornya di Jakarta, Jumat (11/12/2015).

"Tunjukkan sekali lagi, kesalahan saya di mana? Karena saya terganggu, dengan anak-anak saya yang masih tentara aktif, saya sendiri, dan istri saya," lanjut Luhut.

Ia menjelaskan, ketika rapat kabinet terbatas pada 16 Maret 2015 saat dirinya masih menjabat Kepala Staf Kepresidenan, ia telah merekomendasikan agar proses perpanjangan Freeport perlu dikaji mendalam.

Sebab, jika merujuk pada UU Minerba, perpanjangan kontrak Freeport baru dapat dilaksanakan dua tahun sebelum kontraknya berakhir pada 2021. (Baca: "Jangan Anggap Enteng, Pak Luhut")

Sikap tersebut, lanjut Luhut, kembali ditegaskan pada dua memo yang ia serahkan kepada Presiden pada 15 Mei 2015 dan 17 Juni 2015.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Setelah itu, pada 2 Oktober 2015, Presiden memanggil salah satu staf khusus pada Menko Polhukam bernama Lambock. (Baca: Ketika Luhut Mendekati Jusuf Kalla...)

Presiden meminta penjelasan kepada Lambock dan ditegaskan bahwa proses perpanjangan Freeport baru bisa diajukan 2019.

Pada 19 Oktober 2015, kata Luhut, Presiden menegaskan bahwa perpanjangan Freeport baru bisa diajukan pada 2019.

Selain itu, Presiden juga mengajukan lima syarat negosiasi, yaitu pembangunan Papua, konten lokal, royalti, divestasi saham, dan industri pengolahan.

"Saya ingin berhadapan dengan orang yang berbicara seperti itu (menuduh dapat membantu perpanjangan kontrak). Agar kita bisa berbicara dengan baik. Jangan negeri ini dirusak oleh berita-berita tidak benar," kata dia.

"Saya merasa terganggu tentang itu, dan saya terganggu karena mengganggu keluarga saya. Menurut saya, ini sudah keterlaluan. Siapa saja, saya ulangi, siapa saja, saya pertaruhkan untuk menghadapi itu," tambah Luhut.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.