Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terganggu Kasus Freeport, Luhut Minta Tunjukkan Kesalahannya

Kompas.com - 11/12/2015, 18:51 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum dan, Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan marah setelah namanya disebut-sebut dalam percakapan antara Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha Riza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

Dalam pembicaraan yang terjadi pada 8 Juni 2015 itu diduga ada permintaan saham Freeport dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Itu yang lama-lama membuat saya merasa tidak adil. Saya ingin orang yang berbicara mengenai ini datang ke saya. Tunjukkan ke saya salahnya di mana?" kata Luhut saat memberikan keterangan di kantornya di Jakarta, Jumat (11/12/2015).

"Tunjukkan sekali lagi, kesalahan saya di mana? Karena saya terganggu, dengan anak-anak saya yang masih tentara aktif, saya sendiri, dan istri saya," lanjut Luhut.

Ia menjelaskan, ketika rapat kabinet terbatas pada 16 Maret 2015 saat dirinya masih menjabat Kepala Staf Kepresidenan, ia telah merekomendasikan agar proses perpanjangan Freeport perlu dikaji mendalam.

Sebab, jika merujuk pada UU Minerba, perpanjangan kontrak Freeport baru dapat dilaksanakan dua tahun sebelum kontraknya berakhir pada 2021. (Baca: "Jangan Anggap Enteng, Pak Luhut")

Sikap tersebut, lanjut Luhut, kembali ditegaskan pada dua memo yang ia serahkan kepada Presiden pada 15 Mei 2015 dan 17 Juni 2015.

Setelah itu, pada 2 Oktober 2015, Presiden memanggil salah satu staf khusus pada Menko Polhukam bernama Lambock. (Baca: Ketika Luhut Mendekati Jusuf Kalla...)

Presiden meminta penjelasan kepada Lambock dan ditegaskan bahwa proses perpanjangan Freeport baru bisa diajukan 2019.

Pada 19 Oktober 2015, kata Luhut, Presiden menegaskan bahwa perpanjangan Freeport baru bisa diajukan pada 2019.

Selain itu, Presiden juga mengajukan lima syarat negosiasi, yaitu pembangunan Papua, konten lokal, royalti, divestasi saham, dan industri pengolahan.

"Saya ingin berhadapan dengan orang yang berbicara seperti itu (menuduh dapat membantu perpanjangan kontrak). Agar kita bisa berbicara dengan baik. Jangan negeri ini dirusak oleh berita-berita tidak benar," kata dia.

"Saya merasa terganggu tentang itu, dan saya terganggu karena mengganggu keluarga saya. Menurut saya, ini sudah keterlaluan. Siapa saja, saya ulangi, siapa saja, saya pertaruhkan untuk menghadapi itu," tambah Luhut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com