Kompas.com - 20/11/2015, 10:56 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, Kamis (19/11/2015) di Kantor Kemenko Polhukam, memberikan keterangan kepada pers soal pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden terkait negosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. KOMPAS.com/INDRA AKUNTONOMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, Kamis (19/11/2015) di Kantor Kemenko Polhukam, memberikan keterangan kepada pers soal pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden terkait negosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan diminta tak menyepelekan persoalan pencatutan namanya. Nama Luhut disebut dalam transkrip percakapan antara Ketua DPR Setya Novanto dan pengusaha Reza Chalid dengan pimpinan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin.

"Jangan anggap enteng, Pak Luhut," kata Ketua DPP Partai Nasdem Martin Manurung, melalui keterangan tertulisnya, Jumat (20/11/2015).

Luhut sebelumnya menyatakan tak akan melaporkan persoalan pencatutan namanya ke aparat kepolisian. Ia mengklaim, Istana juga akan melakukan hal yang sama seperti dirinya. Sekalipun demikian, nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla disebut dalam transkrip percakapan itu.

"Pak Luhut jangan melihat ini sebagai kepentingan pribadinya saja karena namanya disebut. Akan tetapi, ini adalah kepentingan negara sebab isi transkrip tersebut merupakan persekongkolan negara," kata dia.

"Topik yang dibicarakan pun adalah kekayaan negara yang selama puluhan tahun ini ingin diubah pengelolaannya agar mendapat manfaat yang lebih besar bagi negara, tetapi justru digunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya," lanjut dia.

Dalam laporan Menteri ESDM Sudirman Said kepada Mahkamah Kehormatan Dewan, Novanto dan Reza bertemu Maroef tiga kali. Dalam pertemuan ketiga pada 8 Juni 2015, Novanto meminta saham sebesar 11 persen untuk Presiden dan 9 persen untuk Wapres demi renegosiasi kontrak Freeport.

Selain itu, Novanto juga meminta agar diberi saham suatu proyek listrik yang akan dibangun di Timika, sekaligus meminta Freeport menjadi investor sekaligus pembeli tenaga listrik yang dihasilkan. Sudirman pun telah menyerahkan rekaman asli atas transkrip itu kepada MKD.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

Nasional
Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Nasional
Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Nasional
Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Nasional
Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Nasional
Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Nasional
Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Nasional
Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Nasional
Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Nasional
Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Nasional
Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Nasional
Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Nasional
Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Nasional
Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.