Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri: Ada yang Bikin Rusuh di Pilkada Mojokerto, Kami Sikat...

Kompas.com - 09/12/2015, 06:24 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

MOJOKERTO, KOMPAS.com - Kepolisian dan penyelenggara pilkada memberikan perhatian khusus bagi pilkada serentak di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti menyatakan bahwa pihaknya akan total mengamankan pilkada di daerah tersebut. (Baca juga: Rawan Gangguan Keamanan, Logistik Pilkada Mojokerto Baru Dikirim Besok Pagi)

"Kami sudah menginstruksikan back up dua SSK (satuan setingkat kompi) personel Brimob di Mojokerto. Tentu mereka bergabung bersama polisi wilayah setempat," ujar Badrodin kepada Kompas.com, Selasa (8/12/2015).

Pilkada di Mojokerto ini dianggap salah satu yang rawan gangguan keamanan. Hal ini dikarenakan adanya salah satu dari tiga pasangan calon kepala daerah Kabupaten Mojokerto yang dicoret Komisi Pemilihan Umum karena tidak memenuhi syarat.

Pasangan tersebut, yakni Choirun Nisa-Arifudinsjah memiliki massa pendukung yang besar. Suami Choirun Nisa adalah pimpinan salah satu ormas Islam terbesar di Mojokerto.

Pasangan ini juga terdata mempunyai basis suara yang besar di dua kecamatan di Mojokerto. Atas dasar itu, polisi tidak ingin kerusuhan pada pilkada 2010 terulang. (Baca juga: Bukan Ricuh yang Ditakutkan di Pilkada Mojokerto, melainkan Ini...)

Saat itu, sejumlah bangunan objek vital dan kendaraan bermotor dibakar. Pasukan sejumlah dua SSK yang diturunkan untuk mengamankan pilkada di Mojokerto ini jumlahnya lebih banyak dari pasukan di daerah lain yang hanya satu SSK Brimob Polri.

Terkait pilkada, Badrodin juga mewanti-wanti personelnya untuk memantau seluruh proses pilkada, termasuk pengamanan kotak suara, baik saat masuk dari tingkat desa ke tempat pemungutan suara (TPS) atau usai pencoblosan.

Selain itu, Badrodin minta personelnya melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan eskalasi massa.

"Instruksi saya jelas. Kalau masih ada juga yang bikin rusuh di sana (Mojokerto), kami sikat. Yang namanya peraturan, wajib diikuti," ujar Badrodin.

Maksimal 15 menit sampai TKP

Kepala Detasemen II Satuan Brimob Polda Jawa Timur AKBP Sunadi menambahkan, selain penerjunan dus SSK Brimob yang terdiri dari Pasukan Huru-Hara bermotor dan Pasukan Antianarkis, detasemennya menerjunkan satu unit mobil water canon yang disiagakan di Kantor KPU Kabupaten Mojokerto.

Personel Brimob ini, lanjut Sunadi, tidak sampai mengamankan kotak suara dan TPS. Sebab, pengamanan distribusi logistik serta saat pencoblosan dilakukan polisi wilayah, Polsek dan Polres. Brimob akan fokus kepada pengamanan objek vital dan patroli kewilayahan. (Baca juga: Kapolda: Pilkada Tangsel Rawan karena Ada Jawara)

"Kami baru turun ke lapangan jika supervisor menilai di lapangan butuh kehadiran kami. Misalnya saat eskalasi massa meningkat atau sudah ada yang mengancam jiwa. Untuk seluruh wilayah di Mojokerto, kami targetkan lima sampai lima belas menit sampai TKP," ujar Sunadi.

Di Mojokerto sendiri, terdapat 18 kecamatan dengan 304 desa. Di sana, didirikan 1.717 tempat pemungutan suara dengan jumlah pemilih sebanyak 808.207 orang.

Dalam pilkada di daerah ini, ada dua pasangan calon kepala daerah yang bertarung, yakni pasangan Mustofa Kamal Pasa-Pungkasiadi dan pasangan Misnan Gatot-Rahma Shofiana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com