Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah Bantah Ditundanya Paripurna Jadi "Bargaining" Kasus Setya Novanto

Kompas.com - 08/12/2015, 22:30 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Rapat Paripurna DPR terus tertunda di tengah bergulirnya kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyeret Ketua DPR Setya Novanto.

Namun, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dengan santai mengaku tidak tahu alasan penundaan ini.

Hal tersebut disampaikan Fahri seusai rapat Paripurna, Selasa (7/12/2015) malam, yang harus ditunda karena tak memenuhi kuorum. Rapat hanya dihadiri oleh 144 dari 557 anggota.

Saat ditanya mengenai alasan penundaan rapat paripurna malam ini, Fahri dengan lancar menjawab karena rapat yang tak kuorum.

Sebab, para anggota banyak yang berada di daerah dalam rangka persiapan pemilihan kepala daerah 9 Desember besok.

Dia membantah penundaan rapat malam ini ada hubungannya dengan kasus Novanto.

"Anda lihat sendiri kan ini soalnya ada pada kuorum dan isunya pada pilkada, saya kira itu," kata Fahri.

Namun, bukan malam ini saja rapat paripurna ditunda. Rapat ini semula dijadwalkan pada Selasa pagi pukul 10.00 WIB, tetapi ditunda hingga malam hari tanpa alasan yang jelas.

Sebelumnya, rapat Badan Musyawarah yang harus diselenggarakan sebelum sidang paripurna juga sempat dibatalkan sepihak sebanyak dua kali oleh pimpinan DPR.

Pada Selasa (1/12/2015), sejumlah pimpinan fraksi dan komisi sudah datang ke ruang rapat pimpinan DPR di lantai 3 Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen.

Namun, pimpinan DPR tidak datang dan rapat tiba-tiba dibatalkan. Lalu, pada Kamis (3/12/2015), rapat Bamus kembali dijadwalkan, tetapi kembali dibatalkan sepihak.

Saat ditanya mengenai hal itu, Fahri enggan banyak berkomentar.

"Saya tidak tahu yang itu," ujarnya.

Penundaan rapat paripurna ini sempat dipertanyakan oleh sejumlah pimpinan fraksi.

Ketua Fraksi Partai Hanura Nurdin Tampubolon, Sekretaris Fraksi Nasdem Syarif Abdullah Alkadrie, dan Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo mencurigai pimpinan DPR hendak menjegal sidang etik Novanto di Mahkamah Kehormatan Dewan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP Diminta Segera Tentukan Sikap terhadap Pemerintahan Prabowo Lewat Mukernas

PPP Diminta Segera Tentukan Sikap terhadap Pemerintahan Prabowo Lewat Mukernas

Nasional
PKS: Masalah Judi Online Sudah Kami Teriakkan Sejak 3 Tahun Lalu

PKS: Masalah Judi Online Sudah Kami Teriakkan Sejak 3 Tahun Lalu

Nasional
Dompet Dhuafa Banten Adakan Program Budi Daya Udang Vaname, Petambak Merasa Terbantu

Dompet Dhuafa Banten Adakan Program Budi Daya Udang Vaname, Petambak Merasa Terbantu

Nasional
“Care Visit to Banten”, Bentuk Transparansi Dompet Dhuafa dan Interaksi Langsung dengan Donatur

“Care Visit to Banten”, Bentuk Transparansi Dompet Dhuafa dan Interaksi Langsung dengan Donatur

Nasional
Perang Terhadap Judi 'Online', Polisi Siber Perlu Diefektifkan dan Jangan Hanya Musiman

Perang Terhadap Judi "Online", Polisi Siber Perlu Diefektifkan dan Jangan Hanya Musiman

Nasional
Majelis PPP Desak Muktamar Dipercepat Imbas Gagal ke DPR

Majelis PPP Desak Muktamar Dipercepat Imbas Gagal ke DPR

Nasional
Pertama dalam Sejarah, Pesawat Tempur F-22 Raptor Akan Mendarat di Indonesia

Pertama dalam Sejarah, Pesawat Tempur F-22 Raptor Akan Mendarat di Indonesia

Nasional
Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Nasional
KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

Nasional
Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Nasional
Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com