Setelah MKD Bersidang...

"Pembatalan sepihak ini berpotensi menghambat kerja Dewan. Kami paham, ada sidang MKD yang tentu sedang membuat pimpinan Dewan galau. Tetapi, sangat keliru dan tidak masuk akal kalau hal itu membuat kerja legislasi dikorbankan," kata Bambang.

Hal senada diucapkan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Firman Subagyo dari Fraksi Partai Golkar. "Kami belum tahu lagi kapan rapat Bamus diadakan? Padahal, paripurna ini tidak kalah penting, bahkan urgen karena kami mau membicarakan soal RUU Pengampunan Pajak, yang harus dipercepat jika kita ingin mengejar target pendapatan negara," katanya.

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional Yandri Susanto juga menyesalkan batalnya rapim pengganti Bamus karena dilakukan secara mendadak dan sepihak. Pembatalan rapim mengakibatkan tertundanya pengesahan perubahan Prolegnas 2015 dan agenda lain. Padahal, semestinya jadwal agenda yang sudah ditetapkan sebelumnya tidak boleh terganggu oleh proses MKD.

Tak terlihat

Selama dua hari MKD menggelar sidang, Setya juga tidak terlihat di DPR. Padahal, selain harus menghadiri rapim pengganti Bamus, Kamis kemarin, Setya juga dijadwalkan menghadiri pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi di Gedung Nusantara V.

Dalam acara yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla itu pun, Setya absen. Padahal, sejumlah unsur pimpinan lembaga negara menghadiri acara itu. Mereka di antaranya Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD Irman Gusman, Pelaksana Tugas Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, Ketua Mahkamah Agung Artidjo Alkostar, Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti, dan Ketua KPU Husni Kamil Manik.

DPR bukan milik Setya Novanto seorang. Jika hanya karena Setya sedang tersandung perkara pelanggaran banyak agenda yang terganggu, komitmen Parlemen bekerja untuk rakyat pun patut dipertanyakan. (NTA/AGE)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 4 Desember 2015, di halaman 2 dengan judul "Setelah MKD Bersidang...".