Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setya Novanto dan Riza Chalid Keluhkan Jokowi dan Lebih Pilih Jusuf Kalla

Kompas.com - 02/12/2015, 23:30 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR Setya Novanto dan pengusaha minyak Riza Chalid mengeluhkan sulitnya berbisnis pada era Presiden Joko Widodo.

Hal ini disampaikan Novanto dan Riza saat bertemu dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin di sebuah hotel di Pacific Place, Jakarta, 8 Juni 2015 lalu.

Rekaman percakapan itu diperdengarkan dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/12/2015).

Dalam rekaman itu terungkap, awalnya, Riza sempat menyinggung bagaimana upayanya mendamaikan Koalisi Merah Putih dengan Jokowi-JK.

Riza mengaku tak mau iklim bisnis rusak karena situasi politik yang tak menentu. Namun, rupanya upaya mendamaikan itu belum cukup.

Sebab, dia menilai, sikap dan kebijakan yang diambil Jokowi nyatanya tak mendukung bisnis berjalan dengan baik, misalnya dalam hal pajak.

Dalam percakapan itu, mereka justru lebih memilih Jusuf Kalla yang menjadi presiden dibanding Jokowi.

Berikut ini kutipan percakapan tersebut:

MR (Muhammad Riza Chalid): Kalau negara aman kita punya jalan. Tapi kalau ribut terus di parlemen, pusing kepala. Bayangin sudah kurang aman negara, ekonominya ancur.

SN (Setya Novanto): Kesalahan menteri-menterinya juga.

MR: Ya presiden juga andil.

SN: Ya kita harus jujur .

MR: Kalau Pak JK Presiden...

SN: Wah terbang kita.

MR: Atau dia pasrahin Pak JK urus ekonomi saja, saya pergi dah blusukan. Pak JK urus saja ekonomi.

SN: Ya, tapi sekarang sudah dibatasin terus Presiden.

MR: Obyektif ya Pak, kita pengin ada growth, bisnis kita jalan, semua orang gitu kan. Gaji lancar pajaknya enggak gila-gilaan. Pajaknya gila Pak. Pajaknya dahsyat Pak.

MS (Maroef Sjamsoeddin): Semua macam-macam dipajakin ya.

SN: Hancur.

MR: Iya.

SN: Mobil jeblok, orang beli gak bisa. Perbankan gak mau lagi, hancur.

MR: Kalau Freeport mah gak ada kaitannya sama ini. Kalau saya ada ritel, saya punya airlines, hancur berdarah. Rupiahnya jelek marketnya drop. Saya ada perusahaan ritel, saya punya toko-toko orang perempuan di mall-mal, gubrak, waduh gila pak. Bagaimana nasibnya. Perkebunan sawit juga jeblok perusahannya. Gimana pula.

SN: Gak ada uang.

MR: Gak ada uang. Rakyat udah gak ada uang. Gak ada demand, drop.

MS: Itu konsep PP 15 untuk sawit gak jalan Pak? Padahal itu konsepnya presiden untuk CPO.

MR: Hancur Pak, hancur Pak SN: Presiden itu senang meresmikan meresmikan. Tapi sekarang gak jalan. Sekarang dia serahin ke Pak Jusuf Kalla. Saya ketemu Pak Jusuf Kalla. Jusuf Kalla bilang wah ini banyak yang gak jalan.  Saya bilang jangan meresmikan terus.

MR: Kalau Pak JK itu pengusaha.

SN: Bagus itu, Pak.

MS: Dia bisa menghitung.

MR: Bagus, Pak. Dia bisa mengcreate. Kalau tahu sekarang kita lagi berdarah. Dia gak mungkin menghindari, dia tidak akan diam. Dia akan cari akal. Jokowi mana mau ketemu kita. Allah  

SN: Ini kaya PSSI babak belur.

MS: Kita kan sponsor Persipura. Bubar, Pak. Pada ngirim surat mau membubarkan. Kasihan Persipura.

MR: Pemain bola itu kalau dia gak main dua bulan, otot-ototnya rusak semua.

MS: Drop semua. Sakit semua. Sakit jantung semua, Pak.

SN: Kembali itu, Pak. Pak Luhut ditakutin, enggak bisa enggak.

MR: Sebetulnya lepas dari apa pun, nasibnya jelek. Jujur saja ya Pak, nasibnya jelek sebagai bangsa Indonesia. Mendingan karena Jokowi tapi kita kan berdarah. Masak musuhan itu kan gilaaa. Aduuhhh… Ampuuunnn ampuunnn.

SN: Ampuun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Nasional
PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

Nasional
Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Nasional
Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

Nasional
Idrus Marham Bantah Koalisi Prabowo Ingin Jegal Anies di Pilkada Jakarta

Idrus Marham Bantah Koalisi Prabowo Ingin Jegal Anies di Pilkada Jakarta

Nasional
Jokowi Ungkap Kementan Akan Penuhi Kebutuhan Pompa untuk 7.600 Hektare Sawah di Kotawaringin Timur

Jokowi Ungkap Kementan Akan Penuhi Kebutuhan Pompa untuk 7.600 Hektare Sawah di Kotawaringin Timur

Nasional
Menko Polhukam Sebut TNI-Polri dan BIN Harus Sakti Jelang Pilkada

Menko Polhukam Sebut TNI-Polri dan BIN Harus Sakti Jelang Pilkada

Nasional
Soal Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Gerindra: Belum Memenuhi Kuota

Soal Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Gerindra: Belum Memenuhi Kuota

Nasional
KPK Komitmen Tuntaskan Perkara Eddy Hiariej

KPK Komitmen Tuntaskan Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Hari Anti Narkotika Internasional, Fahira Idris Paparkan 6 Upaya Berantas Peredaran NPS di Indonesia

Hari Anti Narkotika Internasional, Fahira Idris Paparkan 6 Upaya Berantas Peredaran NPS di Indonesia

Nasional
MKD Bakal Panggil PPATK Soal Anggota DPR Main Judi Online

MKD Bakal Panggil PPATK Soal Anggota DPR Main Judi Online

Nasional
PPATK Bakal Laporkan Anggota DPR Main Judi Online ke MKD

PPATK Bakal Laporkan Anggota DPR Main Judi Online ke MKD

Nasional
MKD Disebut Bisa Langsung Tindak Anggota DPR Pemain Judi Online Tanpa Tunggu Laporan

MKD Disebut Bisa Langsung Tindak Anggota DPR Pemain Judi Online Tanpa Tunggu Laporan

Nasional
KPK Ungkap Modus Dugaan Korupsi Bansos Presiden, Kualitas Dikurangi

KPK Ungkap Modus Dugaan Korupsi Bansos Presiden, Kualitas Dikurangi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com