Bila MKD Bungkam, Jusuf Kalla Yakin Kasus Pencatutan Jadi Skandal Besar

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bersyukur, kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan dirinya terungkap. Sebab bila tidak, kasus tersebut bisa menjadi skandal terbesar di negeri ini.

Namun, kekhawatiran Kalla tak sampai ke situ. Dia yakin kasus itu bisa kembali menjadi skandal besar bila Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bungkam tak membuka kasus tersebut dengan gamblang. Kasus itu menyeret Ketua DPR Setya Novanto.

"Zaman Soeharto saja tidak terjadi. Yang mau diperasnya perusahaan investasi terbesar di Indonesia. Skandal tertinggi kan. Untung tidak terjadi. Tapi bisa terjadi (skandal besar) kalau MKD bungkam," ujar JK saat berbicara dalam acara Ekonomi Outlook 2016 di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (1/12/2015).

Sebagai kader senior Golkar, Kalla yakin anggota-anggota DPR RI yang berasal dari Partai Golkar akan menyuarakan suara yang benar. Sebab, tutur dia, suara Golkar adalah suara rakyat. (Baca: Tak Mau Partai Jadi Musuh Publik, F-Golkar Tegur Tiga Anggotanya di MKD)

"Rakyat hendaki korupsi dihentikan. Saya katakan saya punya otoritas mengatakan kan. Inilah masalah kita," kata Kalla.

Rapat Pleno MKD pada Senin (30/11/2015), batal memutuskan menentukan jadwal persidangan dan pihak yang akan dimintai keterangan. Rapat pleno yang diadakan tertutup selama empat jam dengan satu kali skors itu ditunda sampai hari ini.

Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta agar MKD tidak menjadwalkan persidangan sebelum verifikasi alat bukti serta laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said tuntas dilakukan.

Rapat berlangsung panas. Perdebatan antarfraksi berjalan alot, diwarnai anggota MKD menggebrak meja kala berargumen. (baca: Kahar Muzakir Gebrak Meja, Junimart Akan Lapor ke MKD)

Jadwal sidang serta pemanggilan saksi sebenarnya sudah disusun dan tinggal diputuskan dalam rapat pleno.

Selain meminta penundaan rapat pleno, anggota Fraksi Partai Golkar juga mengusulkan jadwal sidang MKD ditunda. Mereka meminta pembentukan panitia khusus Freeport Indonesia. (Baca: Alotnya Mereka yang "Berjuang" untuk Setya Novanto...)