Kompas.com - 26/11/2015, 13:54 WIB
Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Widodo, serta Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya di Taman Hutan Rakyat Sultan
Adam, Kalimantan Selatan, Kamis (26/11/2015).
Abba GabrillinPresiden RI Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Widodo, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan, Kamis (26/11/2015).
|
EditorSabrina Asril
BANJARMASIN, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo meminta kementerian yang menangani kawasan hutan benar-benar bekerja dengan perhitungan yang matang dan serius. Jokowi mengaku enggan menyetujui proyek perbaikan kawasan hutan yang dinilai terlalu bombastis.

"Logikanya harus masuk. Saya jangan diberi hal-hal yang tidak masuk akal, nanti saya ketawai," ujar Jokowi saat memberikan pidato dalam peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia di Taman Hutan Rakyat, Kalimantan Selatan, Kamis (26/11/2015).

Menurut dia, program perbaikan hutan tidak perlu perencanaan dalam skala besar yang dibuat untuk luas lahan yang besar. (Baca: Jokowi: Ironis, Luas Hutan Indonesia Terbesar, tetapi Penghasil Emisi Karbon Tertinggi)

Perbaikan cukup dimulai dari lahan yang kecil, tetapi dilakukan dengan fokus agar dapat dipastikan hasilnya.

Selain itu, menurut Jokowi, dengan luas lahan yang lebih kecil, hal tersebut akan memudahkan pengawasan. (Baca: Target Baru Penurunan Emisi Karbon: 29 Persen pada 2030)

Pengawasan yang lebih ketat itu akan membuat hasil program yang dikerjakan dapat diketahui dan disesuaikan dengan anggaran yang dikeluarkan. (Baca: Akibat Kabut Asap, Emisi Indonesia Kalahkan Amerika Serikat)

"Tidak perlu membayangkan jutaan, ribuan, yang penting tertanam, terfokus. Jangan di seluruhnya, tetapi enggak ada yang fokus. Yang penting jadi hijau lagi, barangnya kelihatan, gampang dicek," kata Jokowi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jubir PAN Minta Kader Penggugat Zulkifli Hasan Rp 100 Miliar Introspeksi Diri

Jubir PAN Minta Kader Penggugat Zulkifli Hasan Rp 100 Miliar Introspeksi Diri

Nasional
UPDATE 31 Juli: Ada 278.618 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 31 Juli: Ada 278.618 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Rakornas Virtual, PPP Umumkan Pembentukan Relawan Vaksin Covid-19

Rakornas Virtual, PPP Umumkan Pembentukan Relawan Vaksin Covid-19

Nasional
UPDATE: Sebaran 1.808 Kasus Kematian Covid-19, Jawa Timur Tertinggi

UPDATE: Sebaran 1.808 Kasus Kematian Covid-19, Jawa Timur Tertinggi

Nasional
Di Rakornas, Ketum PPP Minta Seluruh Kader Salurkan Bansos hingga Fasilitasi Warga Positif Covid-19

Di Rakornas, Ketum PPP Minta Seluruh Kader Salurkan Bansos hingga Fasilitasi Warga Positif Covid-19

Nasional
UPDATE 31 Juli: Jawa Tengah Tertinggi Penambahan Kasus Baru Covid-19

UPDATE 31 Juli: Jawa Tengah Tertinggi Penambahan Kasus Baru Covid-19

Nasional
UPDATE: Ada 545.447 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Ada 545.447 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 31 Juli: Tambah 39.372, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 2.770.092 Orang

UPDATE 31 Juli: Tambah 39.372, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 2.770.092 Orang

Nasional
UPDATE 31 Juli: Tambah 1.808, Kasus Kematian Covid-19 Capai 94.119

UPDATE 31 Juli: Tambah 1.808, Kasus Kematian Covid-19 Capai 94.119

Nasional
UPDATE: Tambah 37.284, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 3.409.658

UPDATE: Tambah 37.284, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 3.409.658

Nasional
Safenet: Tak Seharusnya Moeldoko Ambil Langkah Hukum terhadap ICW

Safenet: Tak Seharusnya Moeldoko Ambil Langkah Hukum terhadap ICW

Nasional
UPDATE 31 Juli: 47,2 Juta Warga Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

UPDATE 31 Juli: 47,2 Juta Warga Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

Nasional
Pengunjung Restoran Akan Disyaratkan Harus Sudah Divaksinasi

Pengunjung Restoran Akan Disyaratkan Harus Sudah Divaksinasi

Nasional
Stafsus Mensesneg Ajak Semua Pihak Hentikan Perdebatan soal Prioritas Kesehatan atau Ekonomi

Stafsus Mensesneg Ajak Semua Pihak Hentikan Perdebatan soal Prioritas Kesehatan atau Ekonomi

Nasional
Mahfud: Selalu Ada Kritik Bansos Dikorupsi, Itu Musibah Sudah Diproses Hukum

Mahfud: Selalu Ada Kritik Bansos Dikorupsi, Itu Musibah Sudah Diproses Hukum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X