Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BP REDD Dibubarkan, Norwegia Pertanyakan Komitmen Kerjasama 1 Miliar Dollar AS

Kompas.com - 06/03/2015, 14:39 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Norwegia mempertanyakan kelanjutan kerjasama dengan Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim. Indonesia dan Norwegia telah menandatangani letter of intent (LOI) sebagai bagian komitmen bersama mengendalikan perubahan iklim sekaligus kerjasama konservasi kehutanan untuk mengurangi emisi karbon dengan nilai bantuan dana 1 miliar dollar AS.

"Waktu itu Norwegia yang menjanjikan 1 miliar dollar AS itu, bertanya-tanya apakah masih jalan, (saya jawab), ya masih jalan, itu intinya," kata Ketua Tim Pengarah pada Tim Pengendalian Perubahan Iklim Rachmat Witoelar di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Jumat (6/3/2015).

Rachmat selesai bertemu dengan Wapres Jusuf Kalla membahas kelanjutan kerjasama Pemerintah dengan Norwegia ini. Komitmen ini kembali dipertanyakan Norwegia setelah pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla membubarkan Badan Pengelola Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan plus (BP-REDD+), serta Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI). Tugas kedua lembaga tersebut kemudian diambil alih Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (Baca: Presiden Joko Widodo Bubarkan 10 Lembaga Non-struktural)

Terkait dengan penghapusan BP REDD+ dan DNPI ini, Rachmat mengaku sudah membicakarannya dengan Norwegia. Pertengahan Maret nanti, atau menjelang kedatangan Perdana Menteri Norwegia ke Indonesia, Rachmat akan kembali membahas masalah ini dengan Norwegia. Ia juga menyampaikan bahwa Norwegia mengeluhkan lambatnya kerja Indonesia dalam merealisasikan kerjasama yang telah disepakati tersebut.

"Salah satu keluhan Norwegia, kok ini terlambat sekali, sehingga uang yang sudah stand by (siap) di sana untuk dilimpahkan, belum bisa," kata dia. (Baca: Presiden Bubarkan Lagi 40 Lembaga Non-struktural)

Sejauh ini, Norwegia baru mengucurkan dana kurang lebih 30 juta dollar AS terkait komitmen kerjasama pengendalian iklim tersebut. Atas laporan ini, Rachmat mengatakan bahwa Wapres Jusuf Kalla meresponnya dengan antusias. Menurut dia, Wapres mendesak agar tim pengendalian perubahan iklim bisa segera bekerja.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com