Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Diminta Ada di Garda Terdepan untuk Dorong Pengusutan Kasus Setya Novanto

Kompas.com - 24/11/2015, 17:42 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebagai salah satu tokoh senior yang didengarkan dalam Koalisi Merah Putih, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto diharapkan mampu mendorong pengungkapan kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden.

Di dalam kasus ini, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto dilaporkan melakukan tindakan tidak terpuji oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) Sudirman Said.

Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, menilai, tata cara pemeriksaan MKD saat ini cenderung mengarah pada persidangan yang tidak obyektif dan terlihat melindungi Novanto. 

Maka dari itu, Prabowo diingatkan akan janji kampanyenya dulu untuk menghilangkan kebocoran keuangan negara. (Baca: Sudirman Said: Kita Berharap MKD Dengarkan Suara Masyarakat)

Menurut Ray, pencatutan nama Presiden ke PT Freeport Indonesia juga berpotensi membocorkan uang negara jika akhirnya tidak terungkap ke publik. (Baca: Sidang Kasus Setya Novanto Disepakati Berlangsung Terbuka)

"Kita berharap Pak Prabowo sama-sama kita berdiri ke depan, seperti janji Anda saat kampanye, untuk mencegah terjadinya kebocoran keuangan negara melalui permintaan saham Presiden sebagai janji. Segera periksa Saudara SN, buat sidangnya secara terbuka, dan buat panel supaya hasilnya obyektif," ucap Ray di Jakarta, Selasa (24/11/2015).

Ia menilai, selain sebagai ketua umum, Prabowo juga merupakan tokoh yang dituakan di Koalisi Merah Putih. 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com