Penunjukan Menteri Penghubung untuk Lancarkan Investasi Luar Negeri

Kompas.com - 24/11/2015, 17:33 WIB
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi KOMPAS.com/Sabrina AsrilMenteri Luar Negeri Retno LP Marsudi
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan bahwa penunjukan menteri penghubung untuk negara-negara investor bertujuan melancarkan kerja sama dan investasi dari luar negeri ke Indonesia.

"Ini untuk menyelesaikan debottlenecking (hambatan). Makanya, Presiden meminta ada satu menteri yang bertangung jawab agar investasi itu bisa berjalan," kata Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/11/2015).

Retno mengatakan, kerja sama dan investasi dari luar negeri selama ini kerap mengalami hambatan koordinasi, birokrasi, dan perizinan.

Penunjukan menteri penghubung diharapkan mampu menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Lancarnya investasi dari luar negeri diangpap akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Bentuk tim kuat, kuncinya koordinasi," ujar Retno.

Presiden Jokowi telah menunjuk sejumlah menteri untuk fokus menangani kerja sama dengan luar negeri.

Pembagian tanggung jawab dilakukan untuk mempercapat penentuan solusi saat ada kendala dan menghindari tumpang tindih penanganannya.

(Baca Jokowi Tunjuk Sejumlah Menteri untuk Tangani Kerja Sama dengan Luar Negeri)

Berikut penunjukan menteri sebagai penghubung luar negeri.

- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said ditunjuk menjadi menteri penghubung dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Presiden Perlu Perjelas Keputusan dalam Penanganan Wabah Covid-19

Presiden Perlu Perjelas Keputusan dalam Penanganan Wabah Covid-19

Nasional
Korpri Usul THR Diprioritaskan untuk Guru dan Pensiunan PNS

Korpri Usul THR Diprioritaskan untuk Guru dan Pensiunan PNS

Nasional
Jokowi Beri BLT Rp 600 Ribu per Keluarga, Ini Syaratnya

Jokowi Beri BLT Rp 600 Ribu per Keluarga, Ini Syaratnya

Nasional
Pemerintah Diingatkan Siap Menghadapi Lonjakan Pasien Covid-19

Pemerintah Diingatkan Siap Menghadapi Lonjakan Pasien Covid-19

Nasional
Jokowi: Perbanyak Program Padat Karya Tunai...Biasa 10, Sekarang 50!

Jokowi: Perbanyak Program Padat Karya Tunai...Biasa 10, Sekarang 50!

Nasional
Jokowi Putuskan Keluarga Miskin Jabodetabek Dapat Sembako Rp 600.000 Per Bulan

Jokowi Putuskan Keluarga Miskin Jabodetabek Dapat Sembako Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Pemudik Tak Patuhi Pembatasan Penumpang, Polri: Suruh Balik Kanan!

Pemudik Tak Patuhi Pembatasan Penumpang, Polri: Suruh Balik Kanan!

Nasional
Kemenlu Anggarkan Rp 110 Miliar untuk Penanganan Covid-19

Kemenlu Anggarkan Rp 110 Miliar untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Kemenkes: Screening Covid-19 Pakai Dua Cara, Termasuk Rapid Test

Kemenkes: Screening Covid-19 Pakai Dua Cara, Termasuk Rapid Test

Nasional
UPDATE: Tambah 37 Kasus, WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Jadi 286 Orang

UPDATE: Tambah 37 Kasus, WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Jadi 286 Orang

Nasional
Percepatan Pemeriksaan Covid-19, Anggota Komisi IX Minta Akses Alat Rapid Test Dipermudah

Percepatan Pemeriksaan Covid-19, Anggota Komisi IX Minta Akses Alat Rapid Test Dipermudah

Nasional
Pekerja Indonesia di Sabah dan Sarawak Tak Tahu Rencana Akan Dipulangkan

Pekerja Indonesia di Sabah dan Sarawak Tak Tahu Rencana Akan Dipulangkan

Nasional
Nestapa TKI Ilegal Indonesia Bertahan Saat Lockdown di Malaysia: Tak Digaji sampai Terpaksa Makan Tikus

Nestapa TKI Ilegal Indonesia Bertahan Saat Lockdown di Malaysia: Tak Digaji sampai Terpaksa Makan Tikus

Nasional
Disetujui Menkes, PSBB DKI Jakarta Mulai Berlaku Selasa 7 April 2020

Disetujui Menkes, PSBB DKI Jakarta Mulai Berlaku Selasa 7 April 2020

Nasional
Pindah ke Baleg DPR, Hendrawan Supratikno Diminta PDI-P Kawal RUU Cipta Kerja

Pindah ke Baleg DPR, Hendrawan Supratikno Diminta PDI-P Kawal RUU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X