Bareskrim: Direktur Teknik Pelindo II Jadi Tersangka, Penyidik Punya Cukup Alat Bukti

"Pengacara sah-sah saja ngomong begitu. Memang tugas dia. Yang jelas, yakinlah penyidik bekerja baik dalam mengumpulkan bukti-bukti dia (Ferialdy)," ujar Agung saat ditemui di Bareskrim Mabes Polri, Senin (23/11/2015).

Menurut Agung, tidak ada aturan di KUHAP yang mengatur hal itu. (Baca: Kasus "Mobile Crane", Kuasa Hukum Sebut Penyidik Keliru Tetapkan Ferialdy Jadi Tersangka)

"Selama alat bukti cukup, ya sah-sah saja menersangkakan seseorang. Makanya, mekanisme dibaca lagi deh biar tidak salah dipersepsikan oleh publik. Aturannya jelas, kok. Jangan putar balikkan peraturan," ujar Agung.

Dia menegaskan, penyidik tidak akan terpengaruh opini yang dibuat pihak kuasa hukum yang seolah menjelek-jelekkan kerja penyidik. (Baca: Tersangka Korupsi "Mobile Crane": Saya Hanya Petugas Teknis)

Sebelumnya, kuasa hukum PT Pelindo II, Freidrich Yunadi, merasa ada yang salah dalam penetapan Direktur Teknik Pelindo II Ferialdy Noerlan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Polri.

Kuasa hukum menuding penyidik tidak memiliki dua bukti yang sah. Hal ini merujuk pada penggeledahan kantor Pelindo II yang baru dilakukan satu hari setelah Ferialdy ditetapkan sebagai tersangka, yakni 28 Agustus 2015. 

Selain itu, sebelum ditetapkan sebagai tersangka, penyidik belum pernah memeriksa Ferialdy sebagai saksi. (Baca: Proyek "Mobile Crane" Pelindo Rugikan Negara hingga Rp 45,5 M)

Kasus dugaan korupsi pengadaan 10 mobile crane mulai diselidiki sejak Agustus 2015. Menurut temuan penyidik, pengadaan mobile crane diduga tak sesuai perencanaan dan ada mark up anggaran. Oleh karena itu, pengadaan ini telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 45,5 miliar.

Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino membantah tuduhan itu. Ia menyebut pengadaan sudah sesuai prosedur dan tidak ada korupsi atau penggelembungan harga dalam prosesnya.

Sejauh ini, penyidik telah memeriksa 48 saksi yang sebagian besar adalah karyawan Pelindo.