Pimpinan DPR Yakin MKD Akan Demokratis Usut Kasus Novanto

Lihat Foto

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said (kanan) bersiap untuk memberikan keterangan pers usai bertemu dengan Wakil Ketua Majelis Kehormatan Dewan (MKD) Hardisoesilo (kiri) dan Wakil Ketua MKD Junimart Girsang melaporkan tentang oknum politisi yang menyalahgunakan nama Presiden dan Wakil Presiden, di Gedung MPR DPR, Jakarta, Senin (16/11/2015). Sudirman Said melaporkan nama, waktu, tempat kejadian, dan pokok pembicaraan yang dilakukan oknum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan pimpinan PT Freeport, dan berharap MKD menindaklanjuti kasus tersebut. Kompas/Lasti Kurnia (LKS) 16-11-2015(KOMPAS/LASTI KURNIA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto meyakini Mahkamah Kehormatan Dewan akan demokratis dalam memeriksa kasus dugaan pelanggaran kode etik Ketua DPR RI Setya Novanto terkait renegosiasi perpanjangan kontrak PT. Freeport.

"Biarlah verifikasi oleh MKD berjalan, apakah bisa diteruskan atau tidak. MKD itu tidak satu orang, (perwakilan) seluruh fraksi ada di situ sehingga menurut kami, keputusan MKD pasti demokratis," kata Agus Hermanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2015), seperti dikutip Antara.

Agus mengatakan, sebaiknya seluruh pihak untuk saat ini mempercayakan proses penanganan kasus Novanto sepenuhnya kepada MKD. (Baca: Jokowi: "Papa Minta Pulsa" Diganti Jadi "Papa Minta Saham")

Jika Novanto tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik, maka sesuai mekanisme akan dilakukan pemulihan nama baik.

"Sebaliknya, jika terbukti melanggar, maka melanggarnya dalam hal apa. Kalau pelanggaran hukum tentu MKD meneruskan ke aparat penegak hukum," kata politisi Partai Demokrat itu.

Menteri ESDM Sudirman Said sebelumnya melaporkan Setya Novanto ke MKD atas dugaan meminta saham dari PT Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. (Baca: Menteri ESDM Akui Politisi Pencatut Nama Jokowi adalah Setya Novanto)

Dalam laporannya ke MKD, Sudirman menyebut adanya pertemuan sebanyak tiga kali. Pertemuan itu antara Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (FI) Maroef Sjamsoeddin, Ketua DPR Setya Novanto, dan pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid.

Menurut Sudirman, Novanto meminta saham sebesar 11 persen untuk Presiden dan 9 persen untuk Wapres demi memuluskan renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport. (Baca: "Politisi Kuat" Minta Saham 20 Persen ke Freeport untuk Presiden dan Wapres)

Sudirman mengaku mendapat informasi itu dari pimpinan Freeport.

Hingga saat ini, MKD belum menentukan kapan akan menyelesaikan kasus ini. MKD baru menargetkan sebelum masa sidang II-2015-2016 berakhir pada 19 Desember sudah memanggil pengadu, teradu, dan pihak terkait lain.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.