Kompas.com - 19/11/2015, 13:54 WIB
Ketua DPR RI Setya Novanto usai melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (26/10/2014). TRIBUNNEWS / DANY PERMANAKetua DPR RI Setya Novanto usai melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (26/10/2014).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSabrina Asril
JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), TB Hasanuddin, meminta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto tidak terus berkelit soal dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ke PT Freeport Indonesia.

Hasanuddin menjelaskan, saat ini, kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden menjadi semakin terang benderang setelah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menerima rekaman pembicaraan pertemuan antara Novanto, pengusaha minyak Reza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

"Maroef sebagai mantan perwira intelijen bisa jadi masih punya bukti-bukti lain yang mungkin akan dibuka pada saatnya nanti, jadi sulit untuk berkelit," kata Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/11/2015).

Untuk diketahui, sebelum menjabat sebagai Presiden Direktur Freeport Indonesia, Maroef adalah seorang petinggi Badan Intelijen Negara (BIN).

Posisi terakhirnya di lembaga itu adalah sebagai Wakil Kepala BIN pada periode 2011-2014. Dia meniti karier dari seorang perwira di TNI Angkatan Udara.

Dengan kapasitas yang dimiliki Maroef itu, Hasanuddin yakin Maroef punya bukti-bukti pencatutan lainnya. (Baca: "Freeport Jalan, Kita 'Happy', Kita Golf, Kita Beli 'Private Jet'" )

Dia pun tidak mempersoalkan jika Maroef merekam isi percakapan dengan Novanto dan Riza Chalid itu.

"Sebagai mantan Wakil Kepala BIN, pasti ada alasan mengapa pertemuan itu harus direkam karena dianggap ada permintaan yang tidak wajar," ujar purnawirawan TNI ini.

Sementara itu, untuk Setya Novanto, Hasanuddin menyarankan agar Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali itu mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPR.

Pasalnya, kasus pencatutan nama Presiden yang menyeret Setya Novanto telah banyak dibicarakan publik. (Baca: Setya Novanto Beberkan Kronologi Tiga Pertemuan dengan Bos Freeport)

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.