Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

RJ Lino Klaim Tak Ada Pelanggaran dalam Pengadaan "Mobile Crane"

Kompas.com - 18/11/2015, 17:41 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino selesai diperiksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri sebagai saksi perkara dugaan korupsi lewat pengadaan mobile crane, Rabu (18/11/2015).

Ia membantah tiga hal yang disangkakan kepolisian terkait kasus tersebut. Pertama, Lino menegaskan bahwa tidak ada unsur pidana dalam pengadaan itu.

“Enggak ada (unsur pidana). Saya merasa mengerjakan sesuai good governance, prosedurnya benar, cara-caranya juga benar,” ujar Lino seusai diperiksa sekitar enam jam di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Rabu.

Kedua, Lino membantah bahwa 10 mobile crane mangkrak dan menyebabkan kerugian negara.

Menurut dia, ke-10 mobile crane tersebut berfungsi dan beroperasi hingga saat ini serta memberikan keuntungan bagi perusahaan.

Ketiga, Lino mengakui bahwa ada perubahan peruntukan mobile crane dari yang semula untuk delapan pelabuhan di penjuru Indonesia menjadi hanya difungsikan di Pelabuhan Tanjung Priok.

Namun, dia membantah perubahan peruntukan itu lantaran kesalahan perencanaan, tetapi memang ada kebijakan penyesuaian.

“Yang namanya organisasi itu sangat dinamis. Perubahan itu wajar. Kalau ada perubahan, ya harus diikuti perubahan itu,” ujar Lino tanpa merinci hal yang membuat perubahan peruntukan itu.

Sementara itu, soal Bareskrim Polri menyebut ada dugaan tindak pidana dalam pengadaan itu, Lino tidak mempersoalkannya.

“Kami sebagai warga negara yang baik, ya ikuti saja. Ini tidak ada masalah kok. Ini kan seperti soal besar, padahal masalah kecil. Karena kalian (wartawan) ini masalahnya jadi besar. Padahal kan ini kecil, hal yang biasa,” ujar dia.

Bareskrim Polri tengah mengusut dugaan korupsi pengadaan 10 mobile crane di PT Pelindo II. Pengusutan sudah dimulai sejak Agustus 2015.

Penyidik menemukan dugaan bahwa pengadaan mobile crane tidak sesuai perencanaan sehingga menyebabkan kerugian negara. Total, sudah ada 48 saksi yang diperiksa.

Penyidik baru menetapkan satu tersangka, yakni Direktur Teknik Pelindo FN.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com