Bagaimana Penetapan Upah Minimum dalam PP Pengupahan yang Baru?

Kompas.com - 03/11/2015, 13:18 WIB
Massa buruh berunjuk rasa di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (1/9/2015). Mereka menolak buruh asing dan menuntut kenaikan upah serta menolak ancaman PHK. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOMassa buruh berunjuk rasa di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (1/9/2015). Mereka menolak buruh asing dan menuntut kenaikan upah serta menolak ancaman PHK.
EditorSabrina Asril
JAKARTA, KOMPAS.com - Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja dan serikat buruh bergerak menolak keras Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhir Oktober lalu. Mereka protes lantaran tak merasa dilibatkan dalam pembuatan regulasi itu.

Buruh juga memprotes lantaran aturan baru itu dinilai merugikan mereka. Gara-garanya, formulasi upah minimum yang ditetapkan hanya berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang menjadi domain pemerintah pusat.

Buruh menuntut agar kewenangan penetapan buruh kembali kepada kepala daerah yang sebelumnya berwenang menetapkan kebutuhan hidup layak (KHL). Mereka pun meminta agar KHL tidak ditetapkan setiap lima tahun. (Baca: Buruh Tolak PP Pengupahan )

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengaku kecewa dengan beleid pengupahan ini. 

"Percuma jika KHL dievaluasi hanya tiap lima tahun sekali. Sebab, penetapan kenaikan upah hanya didasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi saja," ucap Timboel.

Di sisi lain, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri mengklaim banyak informasi sesat yang berhembus di kalangan buruh. Dia mengungkapkan, dengan PP baru itu, pemerintah justru berusaha melindungi kepentingan buruh dengan memberi kepastian kenaikan upah setiap tahunnya. (Baca: Menaker: Banyak Informasi Sesat soal PP Pengupahan )

"Masih banyak isu senada yang tujuannya ya kurang lebih ngompori buruh agar mau diajak turun ke jalan. Makanya saya ingatkan agar jangan semua informasi ditelan mentah-mentah. Silakan cek isi regulasinya di laman Kemnaker," papar Hanif.

Lalu, apa substansi isi yang diatur dalam PP 78/2015 tersebut?

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Divonis Nihil, Jaksa Agung Perintahkan Banding

Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Divonis Nihil, Jaksa Agung Perintahkan Banding

Nasional
Pemerintah Catat 6.500 Lebih Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Sepanjang 2021

Pemerintah Catat 6.500 Lebih Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Sepanjang 2021

Nasional
UPDATE 19 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 58,54 Persen

UPDATE 19 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 58,54 Persen

Nasional
Pemerintah Didesak Cari Investor untuk Pindahkan Ibu Kota, Jangan Gunakan Dana PEN

Pemerintah Didesak Cari Investor untuk Pindahkan Ibu Kota, Jangan Gunakan Dana PEN

Nasional
Persiapan Pemilu 2024, PAN-PBB Bertemu Bangun Kesepahaman Politik

Persiapan Pemilu 2024, PAN-PBB Bertemu Bangun Kesepahaman Politik

Nasional
UPDATE 19 Januari: 5.814 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 19 Januari: 5.814 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Masuk Jajaran Kepala Daerah Terkaya, Berikut Rekam Jejak Bupati Langkat yang Kena OTT KPK

Masuk Jajaran Kepala Daerah Terkaya, Berikut Rekam Jejak Bupati Langkat yang Kena OTT KPK

Nasional
Potensi Kerugian Negara dari Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda Ditaksir Rp 3,6 Triliun

Potensi Kerugian Negara dari Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda Ditaksir Rp 3,6 Triliun

Nasional
UPDATE 19 Januari: Ada 10.796 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 19 Januari: Ada 10.796 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 19 Januari: Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 4.120.540

UPDATE 19 Januari: Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 4.120.540

Nasional
UPDATE 19 Januari: Sebaran 1.745 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI 1.012

UPDATE 19 Januari: Sebaran 1.745 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI 1.012

Nasional
KPK Minta Keterangan Dino Patti Djalal Terkait Dugaan Korupsi Formula E

KPK Minta Keterangan Dino Patti Djalal Terkait Dugaan Korupsi Formula E

Nasional
UPDATE 19 Januari: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 9 Orang

UPDATE 19 Januari: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 9 Orang

Nasional
Update 19 Januari: Bertambah 1.745 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia

Update 19 Januari: Bertambah 1.745 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia

Nasional
Jaksa Agung Naikkan Kasus Dugaan Korupsi Garuda ke Tahap Penyidikan

Jaksa Agung Naikkan Kasus Dugaan Korupsi Garuda ke Tahap Penyidikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.