Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Rekrut 1.000an Asesor untuk Bedakan Pecandu atau Bandar Narkoba

Kompas.com - 01/11/2015, 13:48 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri akan merekrut 1.000-an orang untuk dijadikan asesor tersangka penyalahgunaan narkotika.

Ketua panitia perekrutan, Kombes (Pol) Anton Castelani mengatakan, asesor-asesosr tersebut akan digunakan dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika.

"Untuk membantu penyidik membedakan pecandu/korban narkotika atau malah bandar atau pengedar narkotika," ujar Anton di Jakarta, Minggu (1/11/2015).

Para asesor diharapkan mampu memberi pertimbangan di pengadilan kepada mereka yang menjadi terdakawa penyalahgunaan narkotika.

"Agar tidak salah, misalnya hukuman untuk pecandu ya direhabilitasi. Karena referensi di dunia menunjukkan, memenjarakan pecandu justru tak menyelesaikan masalah," ujar Anton.

Calon asesor akan diambil dari tenaga dokter dan paramedis di lingkungan Polri, PNS lembaga pemerintah atau dokter mitra Polri, mulai dari tingkat Kepolisian Resor hingga Mabes Polri.

Rencananya, perekrutan akan dimulai Senin (2/11/2015). perekrutan digelar di enam kota, yakni Medan, Palembang, Jakarta, Semarang, Surabaya dan Makasar.

"Perekrutan akan menghadirkan narasumber dari Bareskrim Polri, BNN, Kementerian Kesehatan dan Pusdokkes sendiri untuk membekali mereka dengan kemampuan medis dan psikologis sehingga mempunyai kemampuan asesor," ujar Anton.

Usai perekrutan sekaligus pelatihan, mereka akan mendapat sertifikat. Selanjutnya, mereka ditetapkan sebagai tim asesmen terpadu dan ditempatkan di berbagai satuan Polri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Seputar Penghapusan Kelas BPJS dan Penjelasan Menkes...

Seputar Penghapusan Kelas BPJS dan Penjelasan Menkes...

Nasional
Konflik Papua: Cinta Bertepuk Sebelah Tangan

Konflik Papua: Cinta Bertepuk Sebelah Tangan

Nasional
Para 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah serta Deretan Aset yang Disita

Para "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah serta Deretan Aset yang Disita

Nasional
Soal Kelas BPJS Dihapus, Menkes: Dulu 1 Kamar Isi 6-8 Orang, Sekarang 4

Soal Kelas BPJS Dihapus, Menkes: Dulu 1 Kamar Isi 6-8 Orang, Sekarang 4

Nasional
Babak Baru Kasus Vina Cirebon: Ciri-ciri 3 Buron Pembunuh Diungkap, Polri Turun Tangan

Babak Baru Kasus Vina Cirebon: Ciri-ciri 3 Buron Pembunuh Diungkap, Polri Turun Tangan

Nasional
Wacana Kabinet Gemuk: Kemunduran Reformasi Birokrasi?

Wacana Kabinet Gemuk: Kemunduran Reformasi Birokrasi?

Nasional
Gaya Pemerintahan Prabowo Diharap Tidak Satu Arah Seperti Orde Baru

Gaya Pemerintahan Prabowo Diharap Tidak Satu Arah Seperti Orde Baru

Nasional
Gaya Kepemimpinan Prabowo yang Asli

Gaya Kepemimpinan Prabowo yang Asli

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Anggap Pernyataan Prabowo Berbahaya | Ketua KPU Jelaskan Tudingan Gaya Hidup 'Jetset'

[POPULER NASIONAL] PDI-P Anggap Pernyataan Prabowo Berbahaya | Ketua KPU Jelaskan Tudingan Gaya Hidup "Jetset"

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, PKB Ingatkan 'Checks and Balances'

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, PKB Ingatkan "Checks and Balances"

Nasional
Prabowo Yakin Pemerintahannya Lanjutkan Proyek IKN dengan APBN

Prabowo Yakin Pemerintahannya Lanjutkan Proyek IKN dengan APBN

Nasional
Tanggal 20 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 20 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Nasional
5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

Nasional
Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com