Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/10/2015, 17:27 WIB

JAMBI, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah akan terus mengupayakan membuat hujan buatan sebagai salah satu penanggulangan kabut asap.

"Terus akan kita lakukan," kata Luhut seusai meninjau salah satu fasilitas kesehatan di Jambi, Selasa (27/10/2015), seperti dikutip Antara.

Ia menjelaskan, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana sudah mengupayakan rekayasa hujan buatan di beberapa wilayah yang masih terdapat titik api penyebab asap. (Baca: Penanganan Asap Dinilai Jadi Pertaruhan bagi Jokowi)

"Tadi (hujan) ini sebagian dari hujan buatan dan sekarang kita bekerja terus. Kita berharap hujan ini terus akan datang," kata Luhut.

Selain itu, mantan Kepala Staf Kepresidenan tersebut juga menjelaskan mengenai persiapan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) untuk mengevakuasi korban asap apabila diperlukan. (Baca: Megawati: Kebakaran, Saya Bingung... ke Mana Rakyatku?)

"Kita menyiapkan melihat keadaan yang paling jelek. Tapi, melihat keadaan sekarang ini ternyata Pemda dan Satgas telah melakukan pekerjaannya dengan baik," kata Luhut.

Namun, ia cenderung memilih untuk tidak menggunakan KRI sebagai sarana pengevakuasi korban asap. (Baca: Ke AS, Jokowi Dinilai Tak Bertanggung Jawab atas Kondisi Dalam Negeri)

"Ya, itu kita berjaga-jaga saja. Tapi, melihat sekarang ini sepertinya kita belum akan menggunakan itu. Kita berharap tidak akan menggunakan KRI," kata Luhut.

Luhut sebelumnya melakukan rapat koordinasi penanganan asap bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan.

Selain itu, rapat juga dihadiri oleh Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Willem Rampangilei, Ketua DPR RI Setya Novanto, dan Plt Gubernur Jambi Irman.

Setelah itu, rombongan meninjau Puskesmas Putri Ayu yang digunakan sebagai penampungan untuk pengobatan korban asap.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Singgung Kekhususan Daerah, Mahfud Tak Persoalkan RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Singgung Kekhususan Daerah, Mahfud Tak Persoalkan RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Nasional
Peringatan Hari HAM Sedunia 2023 Bertemakan Harmoni dalam Keberagaman

Peringatan Hari HAM Sedunia 2023 Bertemakan Harmoni dalam Keberagaman

Nasional
Di Hadapan Pimpinan Ponpes, Mahfud Janji Beri Perhatian Penuh pada Pesantren jika Terpilih

Di Hadapan Pimpinan Ponpes, Mahfud Janji Beri Perhatian Penuh pada Pesantren jika Terpilih

Nasional
Di Hadapan Pimpinan Ponpes dan Dewan Masjid, Hary Tanoe Klaim Said Aqil Dukung Mahfud

Di Hadapan Pimpinan Ponpes dan Dewan Masjid, Hary Tanoe Klaim Said Aqil Dukung Mahfud

Nasional
Hary Tanoe Sebut Parpol Pengusung Ganjar-Mahfud Tak Pernah Bahas Bagi-bagi Kekuasaan

Hary Tanoe Sebut Parpol Pengusung Ganjar-Mahfud Tak Pernah Bahas Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Soal Cegah Konflik Kepentingan, Ketua KPK Nawawi Singgung Sikap Eks Kapolri Hoegeng Tutup Toko Bunga Miliknya

Soal Cegah Konflik Kepentingan, Ketua KPK Nawawi Singgung Sikap Eks Kapolri Hoegeng Tutup Toko Bunga Miliknya

Nasional
Didakwa Terima Suap Rp 11 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan: Bukti Nanti di Persidangan

Didakwa Terima Suap Rp 11 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan: Bukti Nanti di Persidangan

Nasional
Skor Penanganan Perkara Turun, KPK Diimbau Tutup Celah Kebocoran Perkara

Skor Penanganan Perkara Turun, KPK Diimbau Tutup Celah Kebocoran Perkara

Nasional
Banyak Pelanggaran, KPK Diimbau Benahi Sistem Integritas Internal

Banyak Pelanggaran, KPK Diimbau Benahi Sistem Integritas Internal

Nasional
KPK Disarankan Kembali Independen Supaya Sesuai Tujuan Pendirian

KPK Disarankan Kembali Independen Supaya Sesuai Tujuan Pendirian

Nasional
Integritas KPK Saat Ini Dinilai yang Paling Buruk

Integritas KPK Saat Ini Dinilai yang Paling Buruk

Nasional
Skor Independensi KPK Anjlok Sejak Penerapan UU Baru

Skor Independensi KPK Anjlok Sejak Penerapan UU Baru

Nasional
Tolak Draf RUU DKJ soal Gubernur Ditunjuk Presiden, Fraksi PKS: Jangan Kebiri Hak Demokrasi Warga

Tolak Draf RUU DKJ soal Gubernur Ditunjuk Presiden, Fraksi PKS: Jangan Kebiri Hak Demokrasi Warga

Nasional
Kampanye di Aceh, Cak Imin Ungkap Keinginan Angkat Menteri Urusi Pesantren

Kampanye di Aceh, Cak Imin Ungkap Keinginan Angkat Menteri Urusi Pesantren

Nasional
Kunjungi Pasar Kangkung di Lampung, Mendag Zulkifli Hasan Sebut Pasokan Bapok Melimpah

Kunjungi Pasar Kangkung di Lampung, Mendag Zulkifli Hasan Sebut Pasokan Bapok Melimpah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com