Ke AS, Jokowi Dinilai Tak Bertanggung Jawab atas Kondisi Dalam Negeri

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepergian Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ke Amerika Serikat dinilai sebagai langkah yang tidak bertanggung jawab.

Anggota komisi VI DPR Bambang Haryo Soekartono mengatakan, Presiden Jokowi seharusnya tidak meninggalkan Tanah Air dalam keadaan rumit.

Ia memaparkarkan, kondisi ekonomi Indonesia masih sangat memprihatinkan. RAPBN 2016 yang diajukan belum rampung dan jauh dari realistis. (baca: Yusril: Di Tengah Bencana Asap, Jokowi Harusnya Malu Berkunjung ke AS)

Kabut asap, kata dia, telah melanda lebih dari 51 persen provinsi yang ada di wilayah Indonesia, bahkan asap telah meluas ke Papua.

"Presiden Jokowi tidak bertanggung jawab terhadap RAPBN. Tidak tanggung jawab masalah kabut asap. Tidak tanggung jawab terhadap ekonomi yang lemah. Tidak tanggung jawab terhadap kegaduhan politik serta tidak tanggung jawab mengenai amburadulnya hukum," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/10/2015).

Bambang membandingkan Jokowi dengan Presiden ke-3 RI, BJ Habibie. Pada saat krisis 1997/1998, nilai tukar rupiah mencapai Rp 16.000 per dollar AS, Habibie sama sekali tidak meninggalkan negeri, bahkan tidak keluar jakarta. (baca: Jokowi: Tidak Ada Rasa Takut dalam Diri Saya)

Ia mengatakan, pada waktu itu, Habibie konsentrasi penuh dengan tim ekonominya. Hingga akhirnya dalam waktu singkat, Habibie mampu menekan dolear ke posisi Rp 6.500.

Seharusnya, kata dia, Jokowi bisa meniru keberhasilan Habibie dalam menyelesaikan berbagai masalah di dalam negeri. Terlebih lagi, ia menilai, tidak ada poin penting untuk dibahas di AS.

"Ke AS bahas Microsoft, Facebook atau bahas masalah digital yang sebetulnya tidak mendesak dan belum begitu dibutuhkan masyarakat Indonesia," ujarnya. (baca: Ke Amerika, Jokowi Bakal Temui Bos Microsoft, Apple, Google, dan Facebook)

Presiden Jokowi sebelumnya berjanji akan tetap memantau kondisi tanah air. Bahkan hingga per menitnya. (baca: Selama di AS, Jokowi Janji Pantau Tanah Air Hingga Menit Per Menit)

"Meski saya meninggalkan tanah air, akan terus memantau kondisi poitik, kondisi lapangan dari menit ke menit, jam ke jam, hari per hari," ujar Jokowi di kompleks Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (24/10/2015).

Salah satu yang tak akan lepas dari pantauan adalah kebakaran hutan dan lahan yang hingga saat ini belum padam, bahkan semakin meluas ke Sulawesi dan Papua.

Jokowi meminta Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan untuk memimpin pemadaman kebakaran sekaligus memantau penanganan dampaknya.

"Saya minta Wapres dan Menkopolhukam untuk mengambil kebijakan soal penanganan kebakaran hutan dan asap," ujar Jokowi.

Jokowi dan jajaran menterinya bertandang ke AS dari tanggal 25 hingga 29 Oktober 2015. (baca: Apa Saja Agenda Presiden Jokowi Selama di AS?)