Menurut JK, Masalah Lebih Banyak Saat Pilkada Dibanding Pileg atau Pilpres

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, pemilihan kepala daerah lebih banyak memunculkan masalah dibandingkan pemilihan umum lingkup nasional seperti pemilihan presiden atau pemilihan legislatif.

"Kenapa pilkada bermasalah? Karena pilkada membawa emosional keluarga, emosional teman, emosional kelompok. Kalau pemilu nasional, pileg dan pilpres itu jangkauannya lebih luas, prioritasnya tidak terlalu sempit," kata Kalla di Kantor Wakl Presiden, Jakarta, Jumat (23/10/2015).

Hal itu disampaikan Kalla saat memberikan pengarahan kepada satuan tugas pengawasan netralitas aparatur sipil negara dalam pemilihan kepala daerah. (baca: Satgas Pengawasan Netralitas ASN dalam Pilkada Resmi Dibentuk)

Atas dasar itu, Kalla mengingatkan agar pemerintah, aparat, maupun penyelenggara pemilukada untuk lebih berhati-hati mempersiapkan pilkada.

Salah satu hal yang perlu diwaspadai adalah kemungkinan adanya aparatur sipil negara (ASN) yang berpihak. (baca: Pilkada Diprediksi Rentan Diwarnai Pelanggaran Netralitas PNS)

"Apalagi memanipulasi, mulai dari penyelenggara pemilu sampai peserta pemilu, mulai dari camat, bupati atau pun aparatnya, memobilisasi orang. Itu pokok pangkal dari kekurangsempurnaan pilkada itu sendiri dan juga kekurangtepatan demokrasi itu sendiri," kata Kalla.

Wapres meminta penerapan sanksi tegas bagi ASN yang terbukti tidak netral. Sebagai upaya pengawasan, pemerintah membentuk satuan tugas pengawasan netralitas ASN terkait pilkada.

Satgas ini terdiri dari pejabat lintas institusi terkait, termasuk pejabat di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. (baca: Kepala Polri Jamin Netraliras Personelnya dalam Pilkada Serentak)

Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, Satgas ini nantinya akan bertugas melakukan koordinasi antarinstitusi dalam mengawasi netralitas ASN.

Satgas juga berwenang merekomendasikan sanksi bagi ASN yang dianggap tidak netral, melakukan evaluasi, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Wakil Presiden. (baca: Wapres: Pemilu di Indonesia Salah Satu yang Terbaik di Asia)