Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Pengawasan Netralitas ASN dalam Pilkada Resmi Dibentuk

Kompas.com - 23/10/2015, 11:51 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah secara resmi membentuk satuan tugas pengawasan netralitas aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak 2015.

Pembentukan satgas ini diresmikan melalui surat kesepakatan bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi.

"Kami bersama Mendagri memandang perlu membentuk Satgas untuk netralitas dan melarang penggunaan aset pemerintah dalam pilkada," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Jumat (23/10/2015).

Hadir dalam acara ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Jaksa Agung HM Prasetyo, Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik, Ketua Badan Pengawasan Pemilu Muhammad, dan Pelaksana Tugas Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki.

Dalam acara tersebut, Mendagri menyerahkan SKB kepada pimpinan satgas yang baru terbentuk.

Satgas pengawasan netralitas ASN ini terdiri dari pejabat lintas institusi terkait, termasuk pejabat di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.

Menurut Yuddy, satgas ini nantinya akan bertugas melakukan koordinasi antarinstitusi dalam mengawasi netralitas ASN.

Satgas juga berwenang merekomendasikan sanksi bagi ASN yang dianggap tidak netral, melakukan evaluasi, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Wakil Presiden.

Selain membentuk Satgas, Yuddy menyampaikan bahwa Kementerian PAN-RB telah menerbitkan surat edaran yang melarang penggunaan aset pemerintah untuk kampanye pilkada serta mengimbau ASN untuk netral.

"Kami mengajak para pemimpin untuk memberilkan keteladanan. Kami juga meminta untuk tidak mengambil cuti kampanye," ucap Yuddy.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan bahwa satgas yang dibentuk diharapkan bisa melakukan sosialisasi mengenai pentingnya netralitas ASN. Wapres meminta agar sanksi bagi ASN yang tidak netral dalam pilkada ditegakkan.

"Oleh karena itu, sekali lagi saya sampaikan selamat dan semoga bekerja keras. Ini satgas didukung kita semua sehingga pilkada yang akan datang betul-betul dapat transparan, dapat netralitas dari pegawai dan menghasilkan pemerintahan yang baik," kata Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com