Kompas.com - 23/10/2015, 11:51 WIB
Ilustrasi pemungutan suara: Warga memberikan suara saat simulasi pemungutan suara di TPS Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2013).   TRIBUNNEWS/HERUDIN Ilustrasi pemungutan suara: Warga memberikan suara saat simulasi pemungutan suara di TPS Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2013).
Penulis Icha Rastika
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah secara resmi membentuk satuan tugas pengawasan netralitas aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak 2015.

Pembentukan satgas ini diresmikan melalui surat kesepakatan bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi.

"Kami bersama Mendagri memandang perlu membentuk Satgas untuk netralitas dan melarang penggunaan aset pemerintah dalam pilkada," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Jumat (23/10/2015).

Hadir dalam acara ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Jaksa Agung HM Prasetyo, Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik, Ketua Badan Pengawasan Pemilu Muhammad, dan Pelaksana Tugas Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki.

Dalam acara tersebut, Mendagri menyerahkan SKB kepada pimpinan satgas yang baru terbentuk.

Satgas pengawasan netralitas ASN ini terdiri dari pejabat lintas institusi terkait, termasuk pejabat di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.

Menurut Yuddy, satgas ini nantinya akan bertugas melakukan koordinasi antarinstitusi dalam mengawasi netralitas ASN.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Satgas juga berwenang merekomendasikan sanksi bagi ASN yang dianggap tidak netral, melakukan evaluasi, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Wakil Presiden.

Selain membentuk Satgas, Yuddy menyampaikan bahwa Kementerian PAN-RB telah menerbitkan surat edaran yang melarang penggunaan aset pemerintah untuk kampanye pilkada serta mengimbau ASN untuk netral.

"Kami mengajak para pemimpin untuk memberilkan keteladanan. Kami juga meminta untuk tidak mengambil cuti kampanye," ucap Yuddy.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan bahwa satgas yang dibentuk diharapkan bisa melakukan sosialisasi mengenai pentingnya netralitas ASN. Wapres meminta agar sanksi bagi ASN yang tidak netral dalam pilkada ditegakkan.

"Oleh karena itu, sekali lagi saya sampaikan selamat dan semoga bekerja keras. Ini satgas didukung kita semua sehingga pilkada yang akan datang betul-betul dapat transparan, dapat netralitas dari pegawai dan menghasilkan pemerintahan yang baik," kata Kalla.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Covid-19 Naik di Sejumlah Negara, Kemenkes: Vaksinasi Saja Tak Cukup

Covid-19 Naik di Sejumlah Negara, Kemenkes: Vaksinasi Saja Tak Cukup

Nasional
Harga Sudah Turun, Tes PCR untuk Syarat Naik Pesawat Tetap Dikritik

Harga Sudah Turun, Tes PCR untuk Syarat Naik Pesawat Tetap Dikritik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Cuti Bersama Natal 2021 Ditiadakan | Harga Tertinggi PCR Rp 275.000 di Jawa-Bali, Rp 300.000 di Daerah Lain

[POPULER NASIONAL] Cuti Bersama Natal 2021 Ditiadakan | Harga Tertinggi PCR Rp 275.000 di Jawa-Bali, Rp 300.000 di Daerah Lain

Nasional
Panglima TNI Minta Para Perwira Sinergi Hadapi Perang Semesta Covid-19

Panglima TNI Minta Para Perwira Sinergi Hadapi Perang Semesta Covid-19

Nasional
Satgas Sebut Kepatuhan Pakai Masker di Restoran dan Tempat Wisata di Bali dan Kepri Rendah

Satgas Sebut Kepatuhan Pakai Masker di Restoran dan Tempat Wisata di Bali dan Kepri Rendah

Nasional
Seputar Penurunan Harga Tes PCR, dari Masa Berlaku hingga Sanksi Bagi Penyedia Tes

Seputar Penurunan Harga Tes PCR, dari Masa Berlaku hingga Sanksi Bagi Penyedia Tes

Nasional
Pemerintah Hapus Cuti Bersama Natal, Ketua DPR: Kita Tidak Boleh Kebobolan Lagi

Pemerintah Hapus Cuti Bersama Natal, Ketua DPR: Kita Tidak Boleh Kebobolan Lagi

Nasional
Perlunya Jokowi Cari Juru Bicara Baru dan Kriteria Pengganti Fadjroel

Perlunya Jokowi Cari Juru Bicara Baru dan Kriteria Pengganti Fadjroel

Nasional
Kapolri: Masih Banyak Polisi yang Baik Dibanding Oknum...

Kapolri: Masih Banyak Polisi yang Baik Dibanding Oknum...

Nasional
Sumpah Pemuda dan Kedaulatan Bahasa Indonesia

Sumpah Pemuda dan Kedaulatan Bahasa Indonesia

Nasional
Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

Nasional
Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

Nasional
KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

Nasional
Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.