Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siapa Saja yang Menjadi "Pelampung Penyelamat" Jokowi-Kalla?

Kompas.com - 20/10/2015, 23:13 WIB

Pada tulisan "Konsolidasi Politik Menjadi Tumpuan", di harian Kompas edisi Selasa (20/10/2015) atau bisa disimak di http://bit.ly/surveikps2, tingkat kepuasan publik pada kinerja bidang politik termasuk tinggi, mencapai 67,9 persen, walaupun jika dibandingkan dengan sembilan bulan lalu turun dari angka 71 persen.

Jokowi-Kalla juga memiliki kemampuan menangani dinamika elite politik. Modal pengelolaan konflik di tingkat elite itulah yang mengantarkan apresiasi positif.

Indikatornya yaitu semakin cairnya hubungan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), yang menjadi pendukung pemerintah, dengan Koalisi Merah Putih (KMP), yang memilih berada di luar pemerintahan. (Kompas, 20/10/2015)

Walaupun banyak mengalami penurunan tingkat kepuasan, penolong Jokowi-Kalla di masa depan adalah lebih dari separuh responden (62,7 persen) yang meyakini kondisi politik pada empat tahun sisa masa pemerintahan Jokowi-Kalla cenderung akan lebih baik.

Alarm telah berbunyi

Tulisan di harian Kompas harus dimaknai pasangan Jokowi-JK sebagai alarm yang menunjukkan ada sektor penting yang tak terkelola dengan baik. Tulisan di http://bit.ly/surveikps4 itu memberi petunjuk jelas bahwa Jokowi-Kalla masih mengabaikan sektor pemberantasan korupsi. Sektor yang selama ini sensitif di mata kelas atas.

Dalam laporan Litbang Kompas, disebutkan apresiasi terhadap kinerja pemerintah hanya mencapai 46,5 persen. Lebih dari separuh responden masih tidak puas terhadap kinerja penegakan hukum pemerintahan Jokowi-Kalla.

Alarm lain juga disampaikan dalam tulisan di harian Kompas "Mencermati Arah Penurunan Apresiasi" di http://bit.ly/surveikps3. Disebutkan, bagian terbesar publik (54,2 persen) menganggap kinerja pemerintahan Jokowi positif.

Namun, jika dibandingkan dengan apresiasi publik pada bulan-bulan awal ia memerintah (61,7 persen), penurunan yang terjadi cukup signifikan. Karena itu, angka ini tak bisa dibaca sebagai angka yang melegakan Jokowi-Kalla.

Penjelasannya, setelah ditelisik lebih dalam, proporsi apresiasi publik yang saat ini diraih tak banyak berbeda dengan dukungan yang dimiliki Jokowi saat memenangi Pemilu Presiden 2014 (53,2 persen).

Menurut Litbang Kompas, angka ini membuka kemungkinan fakta bahwa apresiasi terhadap kinerja Presiden pada saat ini hampir mencapai proporsi dukungan para pemilih yang memiliki kedekatan emosional terhadapnya.

Besok, Rabu (21/10/2015), harian Kompas masih melanjutkan laporan dalam rangka satu tahun pemerintahan Jokowi-Kalla. Litbang Kompas akan menampilkan dua tulisan yaitu terkait apresiasi publik terkait kinerja pemerintah di bidang kesejahteraan sosial dan penilaian publik atas kinerja bidang ekonomi.

Redaksi Kompas juga akan menampilkan CEO-CEO perusahaan di Indonesia untuk mengetahui kondisi ekonomi saat ini. Di antaranya ada dari CEO PT XL Axiata Tbk Dian Siswarini, CEO Bukalapak.com Achmad Zaky, CEO General Electric Indonesia Handry Satriago, Presiden Direktur CIMB Niaga Tigor M Siahaan, CEO Bubu Shinta Dhanuwardoyo, dan Presiden Direktur PT Astra International Tbk Prijono Sugiarto.

Apakah di sektor ekonomi dan kesejahteraan sosial Jokowi-Kalla akan mendapatkan pelampung-pelampung tambahan? Ataukah justru akan mendapat banyak pemberat? Redaksi harian Kompas dan Litbang Kompas akan mengulasnya di edisi Rabu besok. (Amir Sodikin)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

Nasional
Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

Nasional
Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Nasional
Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Nasional
[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Nasional
Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem 'Back Up' Data Cepat

Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem "Back Up" Data Cepat

Nasional
Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Nasional
4 Bandar Judi 'Online' Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

4 Bandar Judi "Online" Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Nasional
Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Nasional
Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk 'Back Up' Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk "Back Up" Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com